Akhirnya Komisi VI DPR dan Menteri BUMN Setujui Tambah Dana PNM Rp 6 Triliun

kom

Jakarta-  Komisi VI DPR dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya menyetujui usulan PMN tambahan senilai Rp 6 triliun. Komisi VI menyetujui usulan suntikan modal tambahan kepada PT PLN (Persero) senilai Rp 5 triliun, PT Askrindo (Persero) senilai Rp 500 miliar dan Perum Jamkrindo senilai Rp 500 miliar.

Proses persetujuan yang berjalan mulus tersebut disetujui dalam rapat pembahasan dan persetujuan penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) tahap II kepada 3 BUMN. Rapat tersebut dimulai pukul 21.30 WIB pada Kamis (12/2/2015). Dengan diskusi dan pembahasan yang berlangsung selama 45 menit.

Bersamaan dengan persetujuan pencairan dana PMN tersebut, Komisi VI memberi catatan dan rekomendasi terhadap BUMN penerima PMN tahap II.  Adapun, catatan dan rekomendasi tersebut adalah:
1. Merekomendasikan tindak lanjut dan penyelesaian temuan BPK RI.
2. Merekomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk meningkatkan fungsi pembinaan kepada BUMN penerima PMN untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3.   PMN tidak digunakan untuk membayar hutang perusahaan penerima PMN.
4.   Pengunaan PMN dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah.
5.   BUMN penerima PMN harus menerapkan Good Corporate Governance.
6.   Perlu pengawasan secara ketat atas penggunaan PMN agar sesuai dengan rencana bisnis diajukan pada Komisi VI DPR.
7.   Komisi VI DPR akan membentuk Panitia Kerja Pengawasan Pengunaan PMN pada BUMN.
8. Dalam hal pengadaan barang dan jasa dalam menggunakan dana PMN meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengutamakan produk dalam negeri.

Berdasarkan keputusan tersebut, belasan Anggota Komisi VI yang hadir pada rapat kerja langsung setuju atas usulan awal PMN yang diajukan oleh Kementerian BUMN.

Tags:
author

Author: