Calon Kepala Daerah yang Mundur Terancam Denda Super Berat

adu bukti KPU

Pewartaekbis~ Mulai hari ini, pasangan bakal calon kepala daerah yang telah dinyatakan lolos tahap verifikasi dan ditetapkan sebagai calon kepala daerah akan berpikil berulang kali jika mundur dari Pilkada. Pasalnya, mereka yang mengundurkan diri akan diganjar sanksi superberat sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Disebutkan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay, sanksi dimaksud ialah sanksi denda.

“Pasca-hari ini, ya kalau ada yang pilih mundur, ya boleh-boleh saja, kami tidak bisa melarang, tetapi kita akan kenakan sanksi denda,” kata Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU (24/8).

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, disebutkan jika calon pemimpin daerah akan dikenakan sanksi administratif minimal Rp10.000.000.000,-.

“Dalam hal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dari pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, pasangan calon dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 20.000.000.000 untuk pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan Rp 10.000.000.000 untuk pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota” demikian isi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Sumber: Kompas

Tags:
author

Author: