Chairul Tanjung: Newmont dan Freeport Jangan Coba-coba Tekan Pemerintah!

chairul tanjung

Pewartaekbis.com — Terkait izin ekspor bagi mineral mentah, Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT), menegaskan pada dua perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara, bahwa mereka tidak bisa menekan pemerintah.

Bahkan, imbuh CT, pemerintah tidak akan bergeming untuk mengubah ketentuan terkait larangan ekspor mineral mentah meski terdengar kabar PT Newmont menghentikan operasional produksi dan merumahkan sebagian besar karyawannya.

Diketahui sebelumnya, dengan alasan melindungi pekerjaan dan hak-hak serta kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan, perusahaan penambang timah itu  akan merumahkan sekitar 80% dari 4.000 karyawannya.

Para karyawan yang dirumahkan tersebut akan ditempatkan dalam status stand-by dengan pemotongan gaji mulai 6 Juni 2014, demikian disampaikan Presiden Direktur Newmont Martiono, Kamis (5/6/2014).

“Kami dengan hormat meminta agar pemerintah mengizinkan perusahaan melakukan ekspor konsentrat tembaga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KK.” ujarnya.

Pemerintah menyayangkan kabar penghentian operasi produksi Newmont. Namun, tegas CT, pemerintah tetap tidak akan memberikan izin ekspor bagi Newmont kecuali perusahaan tersebut telah mendirikan smelter atau bersedia membayar bea keluar yang sesuai aturan.

“Pemerintah tidak mungkin ditekan karena kita juga menginginkan investasi berjalan, tetapi kita tidak mungkin melanggar UU. Itu filosofisnya, saya berharap itu jelas,” kata Chairul di Istana Negara, Senin (9/6/2014).

Pemerintah saat ini, lanjutnya, hanya berusaha mengubah beberapa ketentuan dalam kontrak melalui proses renegosiasi. Keputusan memperpanjang kontrak merupakan wewenang pemerintahan berikutnya.

“Sekarang kita hanya bisa melakukan renegosiasi tapi tidak bisa memperpanjang masa kontrak, paling cepat pada 2019. Jadi kepada pemerintahan yang besok atau pemerintahan yang akan datangnya lagi,” kata Chairul.

Chairul juga membantah berita tentang perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia hingga 2041. Dia mengaku tidak pernah ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak karya dalam proses renegosiasi pemerintah dengan Freeport.

Dia  menegaskan pembicaraan perpanjangan kontrak karya Freeport baru bisa dibicarakan paling cepat pada 2019 atau sekitar 2 tahun sebelum kontrak berakhir pada 2021.

(Sumber: Bisnis.com)

Tags: