Debat Capres 2014: Berikut Perbandingan Visi dan Misi Prabowo vs Jokowi dalam Bidang Lingkungan dan IPTEK

Perbandingan visi dan Misi Teknologi Lingkungan capres Prabowo dan Jokowi

Perbandingan visi dan Misi Teknologi Lingkungan capres Prabowo dan Jokowi

Pewartaekbis — Debat putaran kelima atau jilid terakhir malam ini (Sabntu 5/7/14) akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)  yang diikuti calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) bernomor urut 1 dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bernomor urut 2 .

Debat yang disiarkan langsung oleh sejumlah stasiun televisi pada pukul 20.30 WIB mengangkat tema “Pangan, Energi, dan Lingkungan”. Debat terakhir ini dipandu oleh moderator Sudharto Prof. Purnomo Hadi, rektor Universitas Diponegoro, Semarang.

Tema debat tersebut juga telah dituangkan dalam visi, misi, dan program kerja dari dua pasangan peserta pilpres sebagai berikut.

Ringkasan Visi, Misi dan Program kerja Capres Cawapres 2014
1.Prabowo Subianto dan Hatta Rajasha 2. Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla
Visi:
Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur serta bermartabat.
Visi:
Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.
Misi:
1. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan percaya diri menghadapi globalisasi.
3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial dengan sumber daya manusia yang berakhlak berbudaya luhur; berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan terampil.

Misi:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Program Pangan, Energi, dan Lingkungan:
1. Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM, serta industri kecil dan menengah.
2. Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya.
3. Mendirikan bank tani dan nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional dan pedagang kecil.
4. Mempercepat reforma agraria untuk menjamin kepemilikan tanah rakyat, meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan.
5. Mencetak dua juta hektare lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan, antara lain beras, jagung, sagu, kedelai, dan tebu yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta juta orang.
6. Mempercepat pengembangan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian rakyat, terutama tanaman pangan (termasuk hortikultura), peternakan dan perikanan, melalui penambahan dana riset sebesar Rp 10 triliun dari APBN selama 2015-2019.
7. Membangun Pusat Peningkatan Produktivitas Pertanian Rakyat di setiap
kabupaten mulai 2015, disesuaikan dengan pengembangan koridor ekonomi MP3EI.
8. Mendorong pembangunan industri pengolahan pangan, peternakan, dan perikanan yang berdaya saing tinggi, melalui antara lain pemberian insentif fiskal dan/atau pembiayaan kepada BUMN dan patungan BUMN-swasta.
9. Mendorong peningkatan produksi dan konsumsi protein yang berasal susu, telur, ikan, dan daging.
10. Mencetak 2 juta hektare lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, kemiri dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari.
11. Memberikan prioritas pada pengembangan bahan bakar nabati (BBN), serta energi-bio dan energi terbarukan pada umumnya yang diikuti kebijakan kewajiban pemakaian biodiesel yang dinaikkan bertahap.
12. Membangun pabrik pupuk area dan NPK baru milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton.
13. Menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau konsumen, melalui sinergi kebijakan harga dan stok.
14. Mengembalikan tata kelola migas nasional sesuai Pasal 33 UUD 1945 dengan penyelesaian revisi UU Migas.
15. Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas 10.000 MW dan melaksanakan penyediaan listrik nasional mencapai rasio 100 persen sampai tahun 2019.
16. Mendirikan kilang-kilang minyak bumi, pabrik etanol dan pabrik DME (pengganti elpiji) serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas baik oleh BUMN dan/atau swasta.
10. Memperluas konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan dalam pembangkit listrik PLN.
17. Melakukan investasi langsung untuk peningkatan kapasitas, pemeliharaan, dan
peremajaan infrastruktur transmisi dan distribusi listrik guna meningkatkan keandalan pasukan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dan pembangkit listrik
mikrohidro bagi pemenuhan listrik daerah-daerah terpencil.
18. Mengurangi subsidi BBM khusus terhadap orang kaya melalui mekanisme pajak dan cukai, serta membangun sistem subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan.
19. Memulai reboisasi 77 juta hektare hutan yang sudah rusak dengan sistem tumpang-sari penanaman bambu, jabon, sengon, sagu, bakau dan tanaman lainnya serta konservasi aneka ragam hayati, hutan lindung, taman nasional dan suaka alam.
20. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan dan melindungi keanekaragaman hayati dan flora serta fauna sebagai bagian dari aset bangsa.
21. Melaksanakan penanaman pohon penghasil kayu oleh rakyat secara kolektif maupun individual dengan skala maksimal 5 hektare didukung pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.
22. Mendorong semua usaha kehutanan dan produk turunannya mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan/hasil hutan lestari yang diterima oleh pasar global.
23. Mensyaratkan kontribusi pembangunan hutan kota pada lokasi kabupaten/kota yang ditentukan pemerintah bagi pemegang izin sewa pakai kawasan hutan untuk tujuan di luar pertanian dalam definisi luas.
24. Merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air.
25. Mendorong usaha batu bara, nikel, tembaga, bauksit dan bijih besi menjadi pertambangan yang ramah lingkungan dan social.
26. Berperan aktif dalam upaya mengatasi perubahan iklim global yang diseimbangkan dengan kondisi Indonesia.
Program Pangan, Energi, dan Lingkungan:
1. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di tiga juta hektare sawah, satu juta hektare lahan sawah baru di luar Jawa.
2. Mendirikan bank petani.
3. Membangun gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen di tiap sentra produksi.
4. Melakukan langkah pemulihan kualitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar limbah industri dan rumah tangga.
5. Menghentikan konversi lahan produktif.
6. Mewujudkan kedaulatan energi melalui pengurangan impor minyak.
7. Meningkatkan ekplorasi dan eksploitasi migas di dalam dan luar negeri.
8. Meningkatkan efisiensi usaha BUMN penyedia energi, seperti Pertamina, PLN, dan PGN.
9. Pembangunan pipa gas.
10. Pengembangan energi terbarukan.
11. Mengutamakan pemakaian batu bara dan gas untuk meningkatkan produksi listrik dalam negeri.
12. Berkomitmen menegakan hukum lingkungan secara konsekuen tanpa pandang bulu dan tanpa kekhawatiran akan kehilangan investor yang akan melakukan investasi di negeri ini.
13. Menetapkan kebijakan secara permanen bahwa negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup.
14. Menyusun kebijakan pengendalian impor pangan melalui pemberantasan terhadap mafia impor.
15. Pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian dalam negeri.
16. Pencanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019.
17. Peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan pola hubungan dengan pemerintah, terutama pelibatan aktif perempuan petani/pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan.
18. Pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transportasi, serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata.
19. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta hektare lahan pertanian dan 25 bendungan hingga tahun 2019.
20. Akses dan pendistribusian aset kepada petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani.
21. Menyerahkan lahan sebesar 9 juta hektare.
22. Meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 hektare menjadi 2,0 hektare per keluarga tani.
23. Pembukaan 1 juta hektare lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.
24. Pembangunan agribisnis kerakyatan.
25. Memperpanjang usia sumur-sumur yang sudah berproduksi dan meningkatkan produksi minyak yang menurun tersebut melalui penggunaan teknologi yang tepat dan konsisten.
26. Menggunakan teknologi, seperti enhanced oil recovery (EOR).
27. Membuat peraturan khusus dan sistem fiskal khusus untuk kegiatan investasi dalam rangka meningkatkan produksi sumur-sumur yang tua.
28. Mempercepat proses pembangunan industri migas nasional.
29. Menyusun sistem fiskal perminyakan untuk mengakomodasi kesulitan geologi yang berbeda-beda dari satu cekungan ke cekungan lain yang akan mengakselerasi pengembangan untuk sumur tua, daerah baru, dan laut dalam.
30. Memberikan kemudahan administrasi yang sering menghambat dalam kegiatan investasi migas.
31. Berkolaborasi dan berkoordinasi bahkan melakukan pembinaan intensif terhadap daerah untuk mendukung proses investasi dan pengembangan sumber daya migas.
32. Menyusun tata kelola migas yang efektif dan efisien untuk membangun industri migas nasional yang kuat yang beorientasi pada kedaulatan energi.
33. Melakukan transformasi sektor transportasi dari berbasis BBM (mahal-impor) ke transportasi berbasis gas (murah domestik).
34. Mengubah strategi tata niaga gas dengan titik berat memberi insentif untuk membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan gas domestik
35. Merealokasikan sebagian subsidi BBM (sebagian besar dari impor) ke penyediaan biofuel (berbasis domestik).
36. Membangun industri migas nasional yang kuat, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
37. Mendorong revisi UU Migas secepatnya sebelum persoalan semakin kronis.
38. Berkomitmen menyusun strategi yang cerdas untuk energ baru-terbarukan.
39. Mengubah sistem harga beli energi terbarukan sehingga sesuai dengan nilai keekonomian atau sesuai dengan risiko investasi sektor ini.
40. Menggunakan tenaga panas bumi dan tenaga air, biofuel dan biomassa yang diproduksi melalui pembentukan tata kelola energi terbarukan yang efisien dan efektif dan membentuk badan usaha khusus–seperti Bulog–yang bertugas memperkuat industri biofuel dan menjamin terjadinya perdagangan biofuel yang efisien melalui pembentukan tata kelola biofuel yang efisien dan efektif.
41. Berkomitmen merancang strategi cerdas untuk mengatasi kelangkaan listrik, mengurangi biaya produksi, mengeliminasi subsidi, dan meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100 persen.
42. Membangun kilang minyak di Indonesia untuk mencukupi kebutuhan nasional, infrastruktur di bidang transportasi berbasis energi lokal dan murah, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), infrastruktur pendukung baik di hulu maupun hilir seperti kilang, storage, pipa transmisi, dan kapal tanker untuk mengurangi ketergantungan pada luar negeri dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan domestik.
43. Memberikan insentif kepada swasta untuk mendorong partisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional.
44. Berkomitmen menghadirkan teknologi hemat energi dan memberikan disinsentif pada teknologi yang tidak memenuhi minimum operational performance standard (MOPS) yang ditetapkan oleh pemerintah.
45. Merancang isu perubahan iklim bukan hanya untuk isu lingkungan semata melainkan juga untuk keekonomian nasional.
46. Mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) yang tidak terbarukan secara prudent (tidak merusak lingkungan).
47. Memacu pembangunan pertanian yang berkelanjutan yang berbasis bio-eco-region dengan pola pengembangan pertanian organik maupun pertanian yang hemat lahan dan air.
48. Pencanangan program “Indonesia Go Organic” dengan pilot project 1.000 desa organik dari program reformasi agraria sebagai sentra produksi penghasil pangan organik hingga tahun 2019.
49. Melakukan enforcement terhadap praktik pertanian lestari dengan percepatan implementasi UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan turunannya.
50. Mendorong perilaku hidup yang merawat alam dan lingkungan sekitar melalui insentif dan disinsentif untuk mendorong perilaku hidup hijau dengan mendorong tercapainya 80 persen rumah tangga yang mengetahui perilaku peduli lingkungan hidup dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari
Tags: