Dinggap Membuat Guru Tak Produktif, Guru Dilarang ‘Menjual’ LKS di Sekolah

Ujian Nasional akan Dilaksanakan secara Online

Purwakarta~ Belum lama ini Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi kembali menandatangani aturan yang controversial. Aturan dimaksud ialah Surat Edaran Nomor 421.7/2156/Disdikpora tentang  larangan penjualan buku Lembar Kerja Siswa atau LKS di seluruh sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Seperti diwartakan otonomi.co.id, aturan ini dilatarbelakangi oleh asumsi Bupati Dedi bahwa selama ini LKS telah mereduksi produktifitas dan kreatifitas para guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Selain itu, Bupati menganggap tidak semuanya mampu untuk membeli LKS turut menjadi pertimbangan. Diilustrasikan oleh bupati, paling tidak para orangtua siswa harus mengeluarkan sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu untuk setiap buku LKS per mata pelajaran.

“Kalau ada gratis pun kami larang mulai hari ini, guru harus lebih produktif dan kreatif menyampaikan materi pelajaran kepada siswa tanpa LKS,” sambung Dedi.

Indikator keberhasilan dalam proses belajar mengajar menurutnya tidak bisa didasarkan pada berhasil tidaknya seorang siswa menjawab pertanyaan dalam buku LKS. Guru menurutnya harus memiliki buku kendali untuk setiap siswa yang berisi perkembangan siswa yang dia ajar per mata pelajaran.

“Guru harus punya buku kendali. Di dalamnya berisi perkembangan siswa, ada indikator keberhasilan dalam proses belajar mengajar, sehingga isinya bukan lagi angka, tapi kemampuan siswa, dia sudah bisa apa. Tidak boleh lagi LKS menjadi rujukan,” jelasnya lagi.

Bupati Dedi pun menyatakan akan menindak tegas oknum yang melanggar aturan ini.

“Sanksinya pencopotan jabatan, penundaan kenaikan pangkat dan golongan,” tandasnya.

Tags:
author

Author: