DPR Perberat Syarat Calon Independen, Ini Kata Peneliti

dpr

Jakarta~ Beberapa waktu terakhir menyeruak rencana dari Komisi II DPR RI tentang pemberatan syarat calon independen dalam Pilkada. Peneliti Formappi, Lucius Karus, menyebutkan pembahasan revisi UU Pilkada No 8 tahun 2015 menyiratkan kegerahan mereka akan kehadiran calon-calon independen yang popularitas dan elektabilitasnya jauh lebih tinggi dari calon atau bahkan parpol sendiri.

“Dengan begitu DPR sesungguhnya memperolok diri sendiri karena menghadirkan UU yang ringkih, rentan direvisi, tanpa pertimbangan substantif, bikin UU untuk kepentingan sesaat,” terang Lucius (15/3).
Meskipun dibantah dengan berbagai alasan, perubahan syarat tersebut menurutnya tetap menunjukkan keterkaitan dengan Pilkada DKI 2017.
“Apapun alasan yang dikemas DPR untuk mendukung perubahan syarat pencalonan independen untuk pilkada, sulit sekali untuk membantah bahwa alasan mereka erat terkait dengan gerakan partisipasi masyarakat dalam mendukung Ahok untuk Pilkada DKI,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ia justru berasumsi jika memperberat syarat bagi calon independen hanya untuk mengakomodasi nafsu DPR dan parpol terkait Pilkada.

“Ini akan berdampak pada lahirnya kepala daerah yang abal-abal bahkan tak menutup peluang pengguna narkoba dan koruptor juga diakomodasi jika mereka punya uang untuk membeli parpol,” katanya kemudian.

Ia juga beranggapan pengubahan aturan tersebut justru merusak tatanan demokrasi.

“Kecenderungan DPR mengubah-ubah aturan merusak tatanan demokrasi karena publik dibikin bingung setiap saat dengan norma-norma baru,” jelas Lucius seperti diwartakan merdeka.com.

Tags:
author

Author: