Evaluasi 100 Hari Kerja Menteri Susi Semangati Para Pegawai dan Staf KKP

susi

Jakarta — Pada Jumat (30/1/2015) lalu Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengumpulkan semua staf pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Ballroom KKP, Gedung Mina Bahari III. Pertemuan tersebut dalam rangka evaluasi 100 hari kerja. Dalam sambutannya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memaparkan sejumlah evaluasi terkait pencapaian dan perubahan kepada semua staf pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Di 100 hari pertamanya, Menteri Susi telah menetapkan sejumlah kebijakan dan melakukan pemberantasan pencurian ikan. Meskipun kebijakan yang diterapkannya kerap mengundang banyak kontroversi dari berbagai pihak. Bahkan, beberapa diantaranya menganggap kebijakan tersebut berdampak terhadap turunnya ekspor Indonesia. Namun, Menteri Susi bersikukuh tidak akan mencabut kebijakan yang telah dikeluarkannya.

Ia memberikan penjelasan, bahwa Kebijakan yang dikeluarkan pada Desember 2014 lalu, Peraturan Nomor 57 Tahun 2014 terkait pelarangan transhipment atawa bongkar muat ikan di tengah laut.  Dikarenakan, banyaknya kapal ikan asing yang langsung membawa kabur ikan dari tengah laut tanpa melalui pelabuhan. Ia menilai, larangan transshipment berpotensi meningkatkan nilai ekspor Indonesia, karena semua produk yang keluar tercatat dan meningkatkan pemasukan pajak negara

Susi juga memaparkan terkait kebijakan Permen No 1 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawl) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Kebijakan yang juga menyita banyak perhatian larangan ekspor bibit lobster dan lobster bertelur yang dituangkan dalam Permen No 1 Tahun 2015. Kebijakan tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk menjaga kelestarian spesies ikan dan spesies lobster tertentu di laut Indonesia.

Selain itu, dalam masa 100 hari kerjanya Menteri Susi berhasil menangkap puluhan kapal illegal fishing di perairan Indonesia. Dari operasi illegal fishing pada 21-25 Januari 2015, sebanyak 14 kapal tertangkap. Tujuh di antaranya milik asing dan tujuh lainnya adalah milik perikanan lokal yang menangkap ikan secara ilegal.

Atas kerja keras dan ketegasan Menteri Susi, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dikenal oleh masyarakat luas. Ia pun mendapat ranking pertama sebagai menteri berprestasi dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.  Dalam sambutannya, Menteri Susi juga meminta agar prestasi yang telah ditorehkannya diikuti oleh semua pegawai di KKP. Ia mendorong mereka terus bekerja dengan maksimal dalam memberikan pengabdian kepada bangsa.

Tags:
author

Author: