“Fatwa Haram BPJS” itu Bukan Fatwa?

MUI

Pewartaekbis~ Fatwa haram Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan direspon oleh berbagai pihak. Menurut Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimaksud merupakan hasil dari ijtimak ulama.

“Sedangkan yang BPJS Kesehatan itu adalah proses ijtimak ulama,” sebut Lukman seperti diwartakan JPNN.

Adapun Kemenag, kata Lukman, tidak dalam posisi mengomentari atau menilai isi dari fatwa tersebut. Meski demikian, ia mendukung adanya pertemuan atara MUI, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan untuk membahas persoalan yang menghangat di media dalam sepekan terakhir.

Sementara itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh menyebutkan jika hasil fatwa dan hasil ijtimak ulama merupakan sesuatu yang berbeda.

“Forumnya beda. Di MUI itu ada forum pengambilan fatwa dan ada forum ijtimak ulama,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan jika hasil ijtimak ulama yang menyimpulkan BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah tersebut merupakan masukan dari para ulama kepada pemerintah. Menurutnya, ulama memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan masukkannya kepada pemerintah.

Di lain sisi, Presiden Jokowi sudah menitahkan pejabat BPJS, Menteri Kesehatan, dan MUI untuk berdialog. Hal itu dipapakan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

“Jadi, Presiden (Jokowi) sudah memerintahkan kedua pejabat (BPJS Kesehatan dan Menkes) untuk berdialog dengan MUI,” sebut Andi.

Meski demikian, MUI belum menyanggupi waktu pertemuan saat ini masih berada di acara Muktamar NU dan Muhammadiyah.

“MUI mintanya pekan depan, kami akan tunggu,” terang Andi kemudian.

Tags:
author

Author: