Fee Transaksi Uang Elektronik, Indef : Zalim dan Kontraproduktif

pewartaekbis.com, Jakarta, Fee Transaksi Uang Elektronik. Wacana pemberlakuan fee transaksi isi ulang menurut Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati bahwa Bank Indonesia dinilai tidak tepat dan kontra produktif.

“Kalau kebijakan ini dilakukan berarti otoritas moneter kita benar-benar zalim terhadap masyarakat. Kejam sekali karena masyarakat sudah rela menaruh deposit uangnya di e-money eh masih dibebani lagi,” tuturnya.

“Kalau GNNT ini berhasil maka banyak keuntungan untuk BI. BI tidak perlu mencetak uang baru. Selain itu akan meminimalisir uang palsu atau tidak layak edar. Ini penghematan juga buat BI,” Lanjutnya.

Enny membantah pendapat kalangan perbankan yang berpendapat bahwa pemberlakuan fee ini akan ditujukan untuk peningkatan fasilitas mesin ATM dan memperbanyak jumlahnya. Menurut Enny peralatan ATM ini sudah termasuk didalam investasi Bank.

Baca Juga : Kebijakan Trump yang Mengundang Kontroversi

Sebab jika GNNT terlaksana, perbankan memiliki potensi untuk mendapatkan dana murah karena bank tidak perlu lagi memberikan bunga tabungan. “Namun jika kebijakan ini (biaya isi ulang) terus dijalankan, maka hanya akan menguntungkan regulator dan perbankan,” kata dia.

Beberapa kalangan masyarakat menilai bahwa pemberlakuan fee transaksi isi ulang uang elektronik ini akan memicu penolakan oleh masyarakat. Sebab mengapa mereka harus bertransaksi dengan elektronik jika harus ada penambahan fee. Kembali lagi ke uang kertas.

Potensi yang besar

Tidak naif, potensi fee transaksi isi ulang ini cukup besar. Telah ada 69,4 juta kartu per Juli 2017 yang beredar ditengah-tengah masyarakat. Jika biaya pengenaan isi ulang e-money dipatok Rp2.000 per sekali top-up maka ada potensi pendapatan sebesar Rp138,80 miliar untuk bank. Jika diasumsikan nasabah melakukan top-up sekali dalam sebulan. Maka, jika disetahunkan angkanya mencapai Rp1,67 triliun.

Itu pun hanya sekali top-up saja, tentunya dengan adanya gerakan non tunai di semua sektor yang di inisiasi oleh pemerintah, masyarakat dipastikan melakukan top-up berkali-kali, sudah berapa besar pendapatan bank dari biaya top-up tersebut? Ada baiknya jika ada pilihan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi tunai atau non tunai ketika ada pemberlakuan fee top up agar masyarakat tidak lagi dibebani oleh biaya biaya investasi.

Tags:
author

Author: