ICW Dukung Penghapusan UN, Tapi . . .

Ujian Nasional akan Dilaksanakan secara Online

Jakarta~ Dukungan kepada pemerintah terkait penghentian Ujian Nasional (UN) mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Meski mendukung, Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menjadikan penghentian UN sebagai kendaraan politik

“Setiap ganti menteri ganti kebijakan. Padahal UN bisa dimoratorium sejak 2005. Jadi secara hukum UN tidak dikenal. Baru Mendikbud sekarang menghapus UN, ini ego politik penguasa sekarang,” sebutnya di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta (4/12).

Menurutnya, Presiden Jokowi harus tegas bahwa UN bukan kendaraan politiknya.

Selain itu, ia mengemukakan jika rencana pergantian UN menjadi Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) sudah bagus. Diyakini, keputusan ini bisa meminimalisir tingkat kecurangan guru di sekolah-sekolah dalam memberikan bocoran jawaban kepada siswa saat ujian berlangsung. Namun, ia juga mengimbau agar kualitas guru di masing-masing sekolah ditingkatkan.

“Pemerintah harus meningkatkan kualitas guru untuk bisa mengevaluasi murid,” ujar Febri.

Seperti diwartakan merdeka.com, Febri juga mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai terlibat dalam pendidikan nasional. Langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan membuat program pendidikan anti korupsi di semua jenjang pendidikan di Tanah Air.

“KPK harus berusaha membuat sekolah anti korupsi,” tandasnya.

Rate this article!
Tags:
author

Author: