Ini Fatwa MUI untuk Sholat Jumat di Jalan

MUI

Jakarta~ Jumat mendatang, 2 Desember 2016, puluhan ribu umat Islam diperkirakan akan berkumpul di ibu kota untuk menuntut agar calon gubernur Jakarta, Basuki T Purnama, segera dipenjara terkait dugaan penistaan agama.

Terkait dengan sholat Jumat di Jalan yang menjadi bagian dari rencana aksi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengeluarkan fatwa. Sebagaimana diwartakan JPNN, fatwa dimaksud terdiri atas sembilan poin. Meski membolehkan sholat di jalan raya, ada beberapa catatan dari MUI.

Fatwa MUI berkaitan dengan salat Jumat di jalan raya sebagaimana rencana Gerakan 212 sebagai berikut.

  1. Salat Jumat merupakan kewajiban setiap muslim yang baligh, laki-laki, mukim, dan tidak ada udzur syar’i.
  2. Udzur syar’i yang menggugurkan kewajiban salat Jumat antara lain: safar, sakit, hujan, bencana dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan.
  3. Unjuk rasa untuk kegiatan amar makruf nahi munkar, termasuk tuntutan untuk penegakan hukum dan keadilan tidak menggugurkan kewajiban salat Jumat.
  4. Salat Jumat dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) dilaksanakan di dalam bangunan, khususnya masjid. Namun, dalam kondisi tertentu, salat Jumat sah dilaksanakan di luar masjid selama berada di area permukiman.
  5. Apabila salat Jumat dilaksanakan di luar masjid, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a. Terjaminnya kekhusyukan rangkaian pelaksanaan salat Jumat
    b. Terjamin kesucian tempat dari najis
    c. Tidak menggangu kemaslahatan umum
    d. Menginformasikan kepada aparat untuk dilakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas.
    e. Mematuhi aturan hukum yang berlaku
  6. Setiap orang yang tidak terkena kewajiban salat Jumat, jika melaksanakan salat Jumat hukumnya sah sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi.
  7. Setiap orang muslim yang bertugas mengamankan unjuk rasa yang tidak memungkinkan meninggalkan tugas saat salat Jumat tiba, maka tidak wajib salat Jumat dan menggantinya dengan salat zuhur.
  8. Kegiatan keagamaan sedapat mungkin tidak mengganggu kemaslahatan umum. Dalam hal kegiatan keagamaan harus memanfaatkan fasilitas umum, maka dibolehkan dengan ketentuan :
    a. Penyelenggara perlu berkoordinasi dengan aparat,
    b. Dilakukan sesuai dengan kebutuhan
    c. Aparat wajib membantu proses pelaksanaannya agar tertib
  9. Kegiatan keagamaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 8 hukumnya haram.
Tags:
author

Author: