Ini Kata Menteri Agraria dan Tata Ruang, Terkait Penghapusan PBB

pbb

JAKARTA – Sebelumnya dikabarkan, pemerintah berjanji mengurai satu per satu hambatan bidang pertanahan dan perumahan. Satu contoh yang sedang dibahas serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah rencana penghapusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sebagai tahap awal, rencana ini berlaku bagi rumah tinggal, rumah ibadah, dan rumah sakit. PBB dan BPHTB tetap dipungut bagi properti komersial, seperti hotel, restoran dan warung, serta properti dengan luas di atas 200 meter.  Di bawah 200 meter, BPHTB akan dihapus.

Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang memaparkan, ada sejumlah alasan rencana penghapusan tersebut. Ferry memaparkan, NJOP selama ini tak ada gunanya  selain digunakan untuk menyiasati pungutan pajak jual beli tanah, agar membayar setoran lebih rendah. Sebab, dalam kenyataannya prioritas harga tanah tetap berada diatas nominal NJOP. Langkah berikutnya setelah penghapusan tersebut, Kementerian Agraria akan menetapkan harga pasaran tanah atau bangunan yang berlaku di tiap wilayah dan berlaku satu tahun sebagai gantinya.  Dimana harga patokan ini akan dipakai sebagai acuan pungutan pajak daerah.

Berikutnya, terkait rencana penghapusan PBB dan BPHTB bertujuan untuk meringankan beban masyarakat saat membeli rumah. Menurut Ferry, Kementerian Agraria hanya menetapkan pungutan tersebut sekali saat pengurusan sertifikat tanah atau bangunan. Kebun atau lahan usaha lainnya akan diatur menyusul. Selain itu, Ferry menjelaskan, bahwa pembebasan rumah pribadi dan bangunan sosial atas pajak, untuk mengurangi kapitalisasi nilai tanah dan bangunan.

Ferry menegaskan, rencana penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) dilakukan semata demi kesejahteraan rakyat meski ada potensi kehilangan penerimaan pajak. Rencana penghapusan PBB tahunan memang berpotensi mengurangi penerimaan pajak, terutama untuk pendapatan asli daerah (PAD). Ferry pun mengakui akan tetap meminta semua daerah untuk bisa menaati peraturan tersebut kelak setelah diterapkan. Ia memastikan peran negara, melalui pemerintah daerah, untuk meringankan beban rakyat bisa dilakukan dengan cara tersebut.

Sementara itu, terkait rencana tersebut,  Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan, rencana Kementerian Agraria untuk menghapus PBB tidak akan berdampak besar pada penerimaan negara. Sebab, PBB sudah termasuk dalam pajak daerah.

Tags:
author

Author: