Ini Kata Menteri Susi, “Tindakan Seperti Ini Mempermalukan Indonesia Di Mata Dunia”

mensus

Jakarta- Sebelumnya diberitakan bahwa PT Pusaka Benjina Resources terbukti melakukan sejumlah pelanggaran. Praktik illegal fishing yang disertai perbudakan dan praktik suap yang diduga melibatkan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Syahbandar. Tak hanya sampai disitu, petugas Kepolisian RI dan Direktorat jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga disebut-sebut kerap mendapat jatah bulanan dari para penjahat ikan.

Terkait kasus sederet pealanggaran tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai hal tersebut adalah perbuatan yang sangat mempermalukan Indonesia di dunia internasional. Menteri Susi mengungkapkan, dalam kasus ini Kementerian KKP bekerjasama dengan TNI Polri akan serius menangani kasus perbudakan anak buah kapal (ABK) yang terjadi di PT Pusaka Benjina Resources (PBR) terkait kasus perbudakan di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Illegal fishing ini (sudah terjadi) selama 15-20 tahunan.

Menteri Susi mengatakan berdasarkan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, terkait kasus ini akan dibentuk gugus tugas penegakan hukum terkait kasus perbudakan di Benjina. Dengan anggota tim yang berasal dari Kejaksaan, Kepolisian, dan kementerian/lembaga terkait. Sementara terkait, praktik suap sejumlah pihak yang terkait, Menteri Susi mengatakan dengan tegas tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Terutama bagi para oknum pemerintah yang menerima uang haram itu.

“Dengan mereka gaji orang instansi, maka mereka sah melakukan ilegal fishing dan perbudakan? Tidak bisa, tetap akan ada penindakan,” ucap Susi menegaskan.

Sementara terkait hukuman, Menteri Susi mengatakan, sanksi hukum yang diancamkan ke PT Pusaka Benjina Resources (PBR) akan menjadi tolok ukur dunia internasional dalam menilai keseriusan Indonesia menangani praktik illegal fishing dan perbudakan.

Tags:
author

Author: