Ini Permintaan Aliansi Masyarakat Adat Kepada Pemerintah

baduy adat

Jakarta~ Hingga saat ini pemerintah pusat belum membuat satuan tugas (satgas) masyarakat adat. Padahal ‘kewajiban’ itu sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi tiga tahun lalu.

Dikatakan oleh Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, satgas ini penting guna menyampaikan kepentingan masyarakat adat dengan pemerintah.

Satgas juga dinilai dapat berperan dalam proses rekonsiliasi antara negara dengan masyarakat adat. Ia mencontohkan dalam kasus penanganan 217 masyarakat adat yang sudah ditangkap dan dipenjarakan.

“Mereka yang dipenjarakan harus dibebaskan, apapun caranya. Mereka berjuang mempertahankan haknya, kemudian ditangkap polisi dan dipenjarakan. Mereka bukan kriminal tapi korban kriminalisasi,” sebut Abdon di Jakarta (16/5).

Satgas juga disebutnya dapat berperan sebagai pengawal bagi Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA). Sebagaimana diketahui, RUU ini sekarang   tidak lagi masuk dalam Prolegnas 2016.

“Padahal tahun 2013-2014 RUU ini sudah masuk di Prolegnas dan tinggal ketok palu, tapi tidak jadi karena menterinya,” sambungnya.

Bagi masayarakat adat, satgas dinilai penting untuk mengharmonisasi Peraturan Perundang-undangan (Perppu).

“Satgas nantinya akan mengusulkan kepada Presiden untuk menggunakan UU yang baik dalam mengambil keputusan yang baik untuk masyarakat adat,” lanjutnya.

Tags:
author

Author: