Ini yang Kurang dari Peraturan THR

thr-dibayarkan-pengusaha

Jakarta~ Salah satu hal yang dinanti jelang hari raya adalah tunjangan hari raya (THR). Oleh sebab itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. Peraturan tersebut mengatur  tunjangan hari raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan tidak ada hal baru yang terdapat dalam ketentuan Permenaker ini.

“Permenaker tentang THR yang baru ini tidak ada yang istimewa. Hanya penegasan hukum tertulis soal pemberian THR yang sudah berjalan sejak tahun 1994,” sebutnya di Jakarta (1/4).

Selama ini pekerja dengan masa kerja satu bulan mendapatkan THR dengan perhitungan proporsional. Namun, implementasinya lebih dari itu.

“Dari sisi aturan tertulisnya kita apresiasi, tapi dalam implementasi di lapangan dari dulu pekerja masa kerja satu bulan pun sudah dapat THR yang dibayar proporsional satu perdua belas dikali upah yang diterima,” imbuhnya.

Said berpendapat, yang perlu dibenahi oleh pemerintah adalah penegakan hukum bagi perusahaan-perusahaan yang menjalankan kewajiban untuk membayarkan THR.

“Yang dibutuhkan pekerja adalah penegakan hukum (law enforcement) bagi pengusaha yang tidak bayar THR yaitu sanksi yang memberikan efek jera dalam bentuk sanksi perdata dan pidana. Bukan hanya sanksi administrasi yang tidak jelas bentuk eksekusinya. Bisa dipastikan tetap akan banyak perusahaan yang tidak bayar THR karena tidak ada sanksi yang memberi efek jera,” pungkasnya seperti diwartakan liputan6.com.

Rate this article!
Tags:
author

Author: