Inikah Alasan Pemerintah Jokowi-JK Naikkan Tarif Listrik?

pln

Jakarta – Beragam kebijakan kontroversial dilahirkan pemerintahan  Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Salah satunya, pengurangan subsidi biaya listrik.

Sebagaimana dikutip dari detik.com, di tahun 2011-2014  anggaran subsidi listrik selalu di atas Rp 90 triliun. Angka tersebut di tahun 2015 subsidi listrik tinggal Rp 56,6 triliun. Sementara itu, di tahun 2016 turun lagi ke Rp 50,6 triliun dan Rp 48,5 triliun di 2017.

Pemerintah mengklaim, pengurangan ini  dilakukan karena ternyata selama ini banyak yang salah sasaran. Dana subsidi justru lebih banyak jatuh ke orang-orang yang sudah mampu.

Oleh karena itu, per 1 Januari 2017 pemerintah mencabut subsidi listrik untuk 18,7 juta pelanggan rumah tangga (R-1) 900 VA. Dengan demikian,tinggal 4,1 juta dari 22,8 juta pelanggan 900 VA yang masuk kategori tidak mampu dan layak disubsidi.

Dijelaskan oleh Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka,  pencabutan subsidi untuk orang-orang mampu membuat ruang fiskal pemerintah jadi lebih besar. Dengan demikian, ada uang triliunan rupiah yang dapat dipakai untuk membangun infrastruktur kelistrikan di berbagai daerah.

“Di ASEAN, rasio elektrifikasi negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Brunei Darussalam, rasio elektrifikasinya sudah melampaui 98%,” sebut Made beberapa waktu lalu.

Made juga mengatakan jika masih ada puluhan juta rakyat Indonesia yang sampai belum mendapat listrik hingga saat ini.

“Rasio elektrifikasi 88,3% tersebut menunjukkan bahwa sekitar 29 juta jiwa penduduk Indonesia belum menikmati listrik,” imbuhnya.

Tags:
author

Author: