Kabinet di Pemerintahan Jokowi-JK Tidak Jadi Ramping

f

Jakarta~ Akhirnya presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla memutuskan untuk tidak mengubah jumlah kementerian. Hal itu disampaikan Jokowi saat jumpa pers di Kantor Transisi petang tadi (15/9). Berikut kutipan dari ungkapan Jokowi saat menjelaskan alasannya tidak jadi merampingkan jumlah kementerian.

“Saya sudah berikan contoh, negara tetangga kita jumlah penduduknya 24 juta, kementeriannya 24. Kita 240 juta, jadi kementeriannya? Jadi ini memang yang paling penting kita ingin bangun kabinet yang kuat, siap untuk bekerja, yang siap untuk melaksanakan program-program,” papar Jokowi dengan gaya khasnya.

Seperti dalam kabinet di pemerintahan SBY,  kementerian di kabinat yang baru nanti juga akan berjumlah 34. Perbedannya, kabinet tersebut akan diisi oleh lebih banyak dari kalangan professional.

“Pembagiannya oleh 18 profesional dan 16 profesional partai,” kata Jokowi.

Dalam jumpa pers sore tadi, Jokowi juga menyebutkan beberapa kementerian yang bakal diisi oleh kalangan professional. Kementerian yang dimaksud yaitu Kementerian Keuangan, BUMN, energy, dan ESDM. Sementara itu, Jusuf Kalla yang mendampingi Jokowi menambahkan satu kementerian lagi yang kemungkinan besar akan dipimpin oleh sosok yang tidak memiliki background partai alias dari professional, yakni Kementerian Pertanian.

Terkait dengan syarat menteri di kabinet pemerintahannya nanti, Jokowi petang tadi juga kembali menyatakan jika menteri di kabinetnya harus rela melepas jabatannya di partai politik sebelum dilantik. Dengan demikian, Jokowi berharap menteri-menterinya akan lebih fokus mengurus pekerjaan di pemerintahan.

Sayang, petang tadi Jokowi belum berkenan menjelaskan nama-nama kandidat menteri di kabinetnya. Bahkan, Tim Transisi pun tidak tahu banyak soal tokoh yang akan dijadikan menteri. Mengingat tugas tim besutan Jokowi ini memang hanya bertugas menyampaikan criteria yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan di kementerian tertentu. Mereka bahkan tidak memiliki hak untuk memberikan opsi atau nama-nama kandidat menteri.

“Sudah bisa penjaringan nominasinya mulai sekarang, itu Pak Jokowi-JK. Kami tak diberikan opsi memilih nama,” ungkap salah satu pimpinan tim transisi.

Tags:
author

Author: