KASUS AKIL MOCHTAR: Dituntut Hukuman Seumur Hidup, Tidak Ada Hal yang Meringankan Akil

Akil Mochtar dituntut hukuman seumur hidup karena terlibat 10 perkara sengketa pilkada

Akil Mochtar dituntut hukuman seumur hidup karena terlibat sejumlah perkara sengketa pilkada

Pewartaekbis.com, Jakarta — Dituntut Hukuman Seumur Hidup, Tidak Ada Hal yang Meringankan Akil . “Menjatuhkan pidana seumur hidup ditambah pidana denda Rp10 miliar dan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang ditentukan menurut aturan umum,” demikian isi tuntutan  Jaksa Penuntut Umum KPK Pulung Rinandoro dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Ail Mochtar , di Jakarta, Senin (16/6/2014)

Akil Mochtar dituntut hukuman penjara seumur hidup dan denda Rp10 miliar karena menerima gratifikasi terkait pengurusan 10 sengketa pemilihan kepala daerah di MK serta tindak pidana pencucian uang. Tuntuan tersebut sekaligus merupakan tuntutan tertinggi yang pernah diajukan Pengadilan Tipikor pada terdakwa korupsi.

Dalam penjelasannya, jaksa menilai tidak ada hal yang meringankan dari Akil.

“Diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga Mahkamah Konstitusi.  Terdakwa tidak mengakui kesalahan dan tidak menyesali perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ada,” ungkap Pulung seperti dikutip Antara.

Akil dituntut berdasarkan enam pasal. Pasal pertama adalah pasal 12 huruf c Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP tentang hakim yang menerima hadiah dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup dan denda Rp1 miliar.

Adapun  sejumlah perkara sengketa Pilkada yang terkait pasal-pasal di atas, yang ditangani Akil Mochtar sehingga membuatnya menjadi tersangka penerima suap serta melakukan tindak pidana pencucian uang, adalah sebagai berikut:

  1. Perkara sengketa Pilkada Gunung Mas, pemberian uang Rp3 miliar untuk Akil berasal dari bupati terpilih Gunung Mas Hambit Bintih melalui anggota Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chairun Nisa pada 2 Oktober 2013.
  2. Perkara sengketa Pilkada Lebak, Akil dinilai mendapatkan Rp1 miliar dari calon bupati Lebak Amir Hamzah melalui pengacara mantan anak buah Akil, Susi Tur Andayani. Uang tersebut berasal dari pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
  3. Perkara sengketa pilkada Kota Palembang, Akil dinilai menerima uang sebesar Rp19,87 melalui Muhtar Ependy yang diberikan calon wali kota Romi Herton yang mengajukan permohonan keberatan ke MK Romi Herton. Uang tersebut ditransfer ke Akil ke rekening giro atas nama perusahaan milik istrinya CV Ratu Samagat.
  4. Perkara sengketa pilkada kabupaten Empat Lawang, Akim mendapat Rp15,5 miliar melalui Muhtar Ependy dari bupati petahana Budi Antoni Aljufri yang mengajukan keberatan ke MK.
  5. Perkara sengekta pilkada kabupaten Lampung Selatan, Akil dinilai menerima Rp500 juta melalui Susi Tur Andayani yang berasal dari pasangan bupati terpilih Rycko Menoza dan Eki Setyanto.
  6. Perkara sengeketa pilkada kabupaten Buton Akil menerima Rp1 miliar yang diberikan ke rekening CV Ratu Samagat oleh pasangan calon bupati Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry.
  7. Perkara sengketa pilkada kabupaten Pulau Morotai, Akil menerima Rp2,99 miliar dari calon bupati Rusli Sibua.
  8. Sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah, Akil menerima Rp1,8 miliar yang diduga diberikan oleh bupati terpilih Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang.

Pleidoi Pembelaan

Terkait tuntutan pidana penjara seumur hidup dan denda Rp 10 miliar oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tim pembela Akil akan menyampaikan nota pembelaan (pleidoi).. Mereka meminta waktu untuk menyusun nota pembelaan selama dua minggu.

“Kami mohon dengat sangat, kami diberikan waktu dua minggu untuk menyusun nota pembelaan,” kata penasihat hukum Akil, Adardam  Achyar dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (16/6).

Adardam meminta waktu menyusun nota pembelaan selama dua mingga dikarenakan tuntutan jaksa yang luar biasa yaitu pidana penjara seumur hidup.

“Melihat fakta berkas yang banyak dan tuntutan pidana yang luar biasa yaitu penjara seumur hidup, kami mohon yang mulia agar terdakwa dan kami diberikan kesempatan membela diri,” ujar Adardam.

Namun demikian, Hakim Ketua Suwidya hanya memberikan waktu satu minggu untuk menyusun nota pembelaan. “Kita beri satu minggu, kalau sekira dibutuhkan waktu tambahan kami berikan,” ujarnya.

(Antara/JPNN)

Tags:
author

Author: