Kemendag Mengeluarkan Revisi Terkait Aturan 80 Persen Produk Lokal di Mall

mall

JAKARTA – Tiga minggu yang lalu Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag 56/M-DAG/2014 tentang Perubahan atas Permendag 70/M-DAG/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Dalam hal ini pemerintah mewajibkan toko ritel modern memasarkan 80 persen dagangannya berupa produk dalam negeri.

Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi menilai, komposisi tersebut penting untuk memberikan akses dan tempat bagi produk dalam negeri yang berkualitas tinggi. Ia memaparkan, realisisasi kewajiban memasarkan produk dalam negeri sebesar 80 persen tersebut rencananya akan diberlakukan mulai 12 Juni 2016 mendatang. Lutfi berharap, adanya Permendag itu bisa meningkatkan kepentingan semua pìhak. Termasuk didalamnya pedagang dan distributor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Srie Agustina menuturkan, pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan telah menetapkan tiga prasyarat untuk pengusaha mall atau toko modern yang tidak wajib mengisi gerainya dengan 80 persen produk made in Indonesia.

Tiga prasyarat tersebut adalah yang masuk dalam global supply chain. Artinya, produk yang diperdagangkan juga bisa diproduksi di berbagai negara lain. Misalnya, produk otomotif seperti produksi Toyota. Kemudian, pengusaha yang menjual produk premium brand, di mana produk itu memang belum bisa diproduksi di Indonesia karena belum adanya industri pendukung. Berikutnya adalah pengusaha yang menjual produk untuk warga negara tertentu yang tinggal di Indonesia. Misalnya, makanan yang hanya untuk orang Korea dan Jepang.

Sri menilai, “Ini Peraturan Menteri yang lebih spesifik yang melengkapi Permendag 70. Jadi hanya merevisi Pasal 22 dan Pasal 41”. Sebelumnya, pengusaha pusat perbelanjaan mengkritisi beleid Permendag, salah satu aturan yang disoroti adalah pasal 22 yang mengatur ketentuan bahwa pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 persen dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Tags:
author

Author: