Kewajiban ‘Baru’ Penyedia Layanan Aplikasi

ilustrasi

ilustrasi

Jakarta~ Penyedia layanan aplikasi dan konten di internet diwajibkan pemerintah untuk memberikan dampak positif  bagi pengunanya. Dampak dimaksud termasuk layanan konsumen dan perlindungan data privasi penggunanya.

Dijelaskan oleh Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Taufik Hasan, kewajiban tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2016.

“Jadi, bukan hanya soal pungutan pajak. Kehadiran kantor lokal perusahaan OTT asing juga mewajibkan mereka mengikuti regulasi yang berlaku, seperti pornografi dan sensor film. Dengan demikian, ada kesetaraan kompetisi industri dan perlindungan layanan konsumen sekaligus,” sebut Taufik.

Senada dengan Taufik, Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail Cawidu menyampaikan jika pemerintah menginginkan adanya perlindungan privasi data pengguna.

“Data itu aman dan tidak disalahgunakan pemilik OTT asing, seperti penjualan data ke perusahaan lain,” sebutnya seperti diwartakan Kompas.

Dukungan terhadap surat edaran pun dikemukakan banyak pihak. Salah satunya pengurus Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Teguh Prasetya. Menurutnya, kelahiran SE No 3/ 2016 ini akan memudahkan pemerintah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap industri konten.

Tags:
author

Author: