Kritik Keras untuk APBD DKI Jakarta

monas

Jakarta~ Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, mengkritik habis-habisan anggaran DKI. Menurutnya, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI Jakarta banyak dialokasikan pada belanja pegawai.

“Gaji lurah DKI Rp 44 juta, camat Rp 33 juta. Mendagri Rp 19 juta. Dirjennya aja berapa? Rp 14 juta. Pertanyaannya, bolehkah siklus fiskal digunakan sebesar-besarnya untuk pegawai?” sebut sosok yan akrab dipanggil Donny saat menghadiri sebuah acara di Balai Kota DKI (10/8).

Tidak lupa, ia mengkritik beberapa mata anggaran yang tercantum dalam APBD DKI 2015. Bahkan, ia menyatakan jika terdapat anggaran yang bukan untuk kepentingan masyarakat, misalnya anggaran untuk membeli komputer dan juga peralatan kantor lainnya.

“Belanja barang kantor sudahlah, komputer itu sudahlah, sudah banyak itu. Jangan hobinya belanja terus. Kapan dong buat rakyat?” imbuhnya.

Kepada Pemprov DKI, Donny juga mengingatkan agar mereka menaikkan penyerapannya. Jangan sampai ada banyak sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) pada penghujung tahun anggaran.

Rate this article!
Tags:
author

Author: