May Day, KSPSI Tolak Upah Berbasis Produktivitas

Pewartaekbis, Jakarta –  Jumat (2/5) ini para buruh masih akan menggelar demo. Puncak peringatan Hari Buruh digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Demonstrasi memperingati Hari Solidaritas Buruh Internasional (May Day) juga berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, dan secara umum berlangsung tertib, aman, kondusif, serta relatif tidak terjadi anarki. Bahkan banyak buruh yang menggelar aksi sosial secara simpatik.

Menyusul sepuluh tuntutan buruh di hari May Day 1 Mei 2014 lalu, kalangan serikat pekerja menolak penentuan upah minimum di berbagai sektor dengan mengacu pada produktivitas pekerja.

Seperti dilansir dari aktual.co, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Syukur Sarto mengatakan untuk menentukan upah minimum di berbagai sektor jangan menggunakan pertimbangan produktivitas pekerja.

“Kalau pemerintah mempertimbangkan untuk memasukkan produktivitas pekerja dalam sistem pengupahan, tapi itu bukan upah minimum. Upah minimum tidak ada urusan dengan produktivitas pekerja,” kata Syukur Sarto di Jakarta, Kamis (25/10).

Karena upah minimum adalah garis pengaman atau upah terendah yang diterima pekerja.

Menurut dia, kalau di atas upah minimum harus mempertimbangkan produktivitas tenaga kerja, artinya bagi tenaga kerja yang lebih produktif maka akan mendapatkan upah lebih tinggi.

“Umpamanya sama-sama seorang supervisor, orang yang produktif, ahli, dan pintar maka upahnya lebih tinggi daripada supervisor yang tidak produktif, ahli, dan pintar,” kata dia.

Ia menambahkan kalau upah pekerja layak maka perfesionalisme dan produktivitas pekerja berkembang.

“Kalau ini yang terjadi maka perusahaan berkembang. Kalau perusahaan berkembang maka akan terjadi reinvestasi, katanya.

Sampai saat ini, kata dia, adalah masih banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah UMP atau UMR.

Sebelumnya, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memasukkan produktivitas pekerja dalam sistem pengupahan sehingga besaran upah bisa berbeda antara pekerja dengan posisi sama namun dengan hasil karya (output) berbeda.

Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memasukkan produktivitas pekerja dalam sistem pengupahan sehingga besaran upah bisa berbeda antara pekerja dengan posisi sama namun dengan hasil karya (output) berbeda.

“Memang sudah jadi satu pemikiran bagaimana kita memasukkan fungsi-fungsi produktivitas dalam pengupahan. Kita sudah menyelesaikan pilot project bekerja sama dengan Apindo untuk pengupahan berbasis produktivitas. Tentu saja nanti akan disampaikan hasilnya,” kata Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenakertrans Abdul Wahab Bangkona di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, Senin (22/10).

Wahab mengatakan sistem pengupahan berbasis produktivitas itu telah banyak diterapkan di negara-negara maju dan menunjukkan hasil yang memuaskan, baik bagi pekerja maupun pemberi kerja.

Ia mencontohkan, Australia yang sudah menerapkan pengupahan berbasis produktivitas itu di beberapa sektor seperti pertanian dimana sudah ada standar ukuran untuk mengolah lahan dengan menggunakan traktor, berdasarkan luas lahan atau jam kerja.

“Misalnya jika mengolah satu lahan, kalau dia menggunakan traktor dalam satu jam bisa mengolah berapa meter, sehingga kerjanya nanti digaji berdasarkan luas lahan,” kata Wahab.

Dalam contoh lain, Wahab menyebut pekerjaan membersihkan ruangan (cleaning service) juga termasuk salah satu pekerjaan yang dapat dihitung pengupahannya menggunakan produktivitas baik dari luas lahan maupun waktu membersihkan yang dibutuhkan.

“Misalkan di lantai ini, dari riset yang sudah dilakukan, seorang petugas cleaning service dapat membersihkan dalam dua jam. Ini bisa kita lakukan, tapi akan membutuhkan upaya yang sistematis dan melibatkan ahli dari berbagai sektor (untuk penerapannya),” katanya.

Namun untuk penerapannya secara luas di sektor-sektor lain, Wahab mengatakan masih dibutuhkan instrumen-instrumen pendukung, baik dari aturan maupun dari fasilitas kerjanya.

Sumber: Aktual.co

Tags: