Menteri Pendidikan Dikritik UsaI Mengizinkan Sekolah Melakukan Pungutan

ilustrasi

ilustrasi

Jakarta – Ada banyak kritikan untuk roda kebijakan yang diputar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Kebijakan dimaksud antara lain ungkapan sang menteri bahwa pungutan di sekolah tidak dilarang asalkan resmi.

Dikemukakan oleh Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Lisyarti, rencana untuk melegalkan pungutan di sekolah adalah sebuah langkah mundur.

’’Sebaiknya pemerintah fokus menjalankan amanah konstitusi untuk menjalankan wajib belajar 9 tahun, yang sudah ditingkatkan jadi 12 tahun,’’ sebutnya.

Menurut hemat Retno, pelegalan pungutan sama dengan menyerahkan sebagian kewajiban pemerintah kepada komite dan orangtua siswa. Di sisi lain, posisi komite sekolah saat ini belum maksimal karena di lapangan masih banyak komite sekolah yang keberadaannya menjadi panjang tangan kepala sekolah.

Ditegaskan oleh Retno, sistem pendidikan gratis di SD dan SMP seharusnya tetap digulirkan. Terlebih kucuran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional daerah (bosda) dipandangnya cukup besar.

Tags:
author

Author: