Menteri Susi Ajukan Pencabutan Usaha PT PBR, Apa Kata BKPM?

benjina

Jakarta – Terkuaknya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pusaka Benjina Resousces (PT PBR) membuat Menteri Susi ajukan pencabutan izin usaha perusahaan tersebut kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pasalnya, tak hanya melakukan illegal fishing, PT PBR juga diduga terlibat pemalsuan dokumen serta pelaku perbudakan.

Terkait hal ini Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, pencabutan izin penanaman modal suatu perusahaan diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala (Perka) BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Franky menjelaskan, BKPM melalui unit Pengendalian Pelaksanaan Penanamn Modal akan menindaklanjuti surat rekomendasi yang disampaikan Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam UU No 25 Tahun 2007 dan Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2012 telah diatur jenis sanksi dan tata cara pemberian sanksi oleh BKPM. Sanksi pencabutan izin kegiatan usaha merupakan sanksi tertinggi dalam bidang penanaman modal. Sanksi tersebut diberikan secara bertahap apabila perusahaan melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan penanaman modal.

Selanjutnya, sebagaimana dalam Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 6 huruf e dan f menyatakankan bahwa setiap penanam modal bertanggungjawab menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja, serta penanam modal mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tertentu seperti pencemaran lingkungan atau keadaan lainnya yang membahayakan keselamatan masyarakat, penerapan sanksi dapat dilakukan secara langsung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Next

“Hal inilah yang akan menjadi pedoman BKPM dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Ibu Menteri KKP terkait PT PBR,” jelas Franky.

Tags:
author

Author: