MK Putuskan Tolak Permohonan Revisi MD3 dari PDI Perjuangan

mk

JAKARTA – PDI Perjuangan mendaftarkan uji materi (judicial review) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam permohonannya PDI Perjuangan selaku pemenang Pemilu 2014 mengaku telah dirugikan tujuh pasal dalam UU tersebut. Pasal tersebut adalah Pasal 84, 97, 104, 115, 121, dan 152.

Dalam permohonan putusan tersebut, Megawati Soekarnoputri dan Tjahjo Kumolo mewakili PDI Perjuangan, beserta empat orang perseorangan, yakni Dwi Ria Latifa, Junimart Girsang, Rahmani Yahya, dan Sigit Widiarto mengajukan  permohonan dengan nomor perkara 73/PUU-XII/2014. Terkait masalah ini, perbedaan pendapat diantara para hakim konstitusi pun tak dapat dihindari.

Hakim konstitusi, Maria Farida Indrati mengatakan, bahwa sebuah undang-undang seharusnya tidak direvisi dan berubah setiap kali terjadi perubahan keanggotaannya di parlemen karena Pemilu. Ia menganggap permohonan revisi UU MD3 itu hanya sebagai keinginan sesaat dari parlemen.

Dari kacamata Maria sendiri memandang, bahwa  pembentukan Undang-Undang sudah seharusnya memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas tersebut antara lain, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas keterbukaan.

Namun, dalam faktanya di persidangan, UU MD3 khususnya Pasal 84 tidak pernah masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelumnya. Akan tetapi, tiba-tiba masuk dalam DIM perubahan pada tanggal 30 Juni 2014 setelah diketahui komposisi hasil Pemilu.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan review dari PDI Perjuangan. MK menilai permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. MK memutuskan gugatan tersebut ditolak, dengan alasan karena UU MD3 tidak bertentangan dengan konstitusi.

Tags:
author

Author: