Pencabutan Hak Politik Luthfi Hasan Diapresiasi KPK

pks

Jakarta~ Ketika hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ‘tidak berani’ mencabut hak politik para pelaku korupsi, MA dengan gagahnya menjatuhkan vonis tersebut sebagai pelengkap bagi hukuman Luthfi Hasan Ishaaq. Keberanian MA dalam menjatuhkan vonis  kepada eks petinggi Partai Keadilan Sejahtera itu pun diapresiasi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto.

“Sanksi hukum bertemu dengan sanksi sosial politik diharapkan bisa membuat efek deterent yang lebih kuat dan tegas,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, apa yang dilakukan MA dapat menjadi rujukan bagi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebab, menurutnya selama ini hakim Tindak Pidana Korupsi tidak pernah menjatuhkan sanksi berupa pencabutan hak politik meskipun jaksa dari KPK telah menuntut hukuman semacam itu.

Pada sidang korupsi yang dilakukan Ratu Atut  misalnya, hakim menolak permohonan jaksa dari KPK untuk mencabut hak politik Gubernur Banten nonaktif. Padahal, Atut terbukti menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar terkait penanganan sengketa hasil Pilkada Lebak.

“Menimbang dalam perkara terdakwa Ratu Atut Chosiyah tidak didakwa dengan Pasal 18 UU Nomor 31/1999. Oleh karenanya terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18,” demikian ucap hakim anggota Sutio Jumagi saat itu (1/9).

Pada saat itu, hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara sehingga akan terseleksi secara alamiah di masyarakat.

“Masyarakat Banten sudah cerdas dalam menilai seseorang untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik dan dengan sendirinya bagi orang akan tereleminir sendiri sekalipun hak-hak tidak dicabut hak tertentu seperti tuntutan penuntut umum,” ujar ‎ Sutio.

Tags:
author

Author: