Perintah “Khusus” Presiden Jokowi untuk Mendagri

jokowi

Jakarta – Selama masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi kerap mengeluhkan banyaknya regulasi yang membuat rendahnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia atau ease of doing business. Mantan pengusaha asal Solo ini bahkan sudah menitahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menghapus perda-perda bermasalah selambat-lambatnya Juli 2016.

“Penuntasan tersebut telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan membatalkan, setidaknya 3.143 peraturan,” ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo Tjahjo seperti diwartakan laman resmi Setkab (25/5).

Disebutkan Mendagri, peraturan yang dibatalkan mencakup instruksi menteri dalam negeri, peraturan menteri dalam negeri, dan juga peraturan daerah.

“Itu dalam beberapa tahap. Pertama, April, 1.126 dibatalkan, kedua 777, ketiga, 490 dan keempat 750 aturan,” imbuhnya.

Selanjutnya, pihak Kemendagri menyatakan akan terus melanjutkan proses deregulasi di kementerian dan daerah. Untuk saat ini, Kemendagri terus mengidentifikasi peraturan daerah yang bermasalah tersebut. Salah satunya, soal laporan mengenai perda soal tanggung jawab perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditetapkan sejumlah daerah yang langsung mematok besaran kewajiban CSR yang harus dibayar perusahaan.

“Memang banyak perusahaan besar yang tanya ke kami, tapi kami hatihati karena itu terkait kementerian lain,” sebutnya seperti diwartakan merdeka.com.

Tags:
author

Author: