Pro Kontra Pesawat Kepresidenan RI

BBJ2 dua

Pewartaekbis.com — Pesawat Kepresidenan RI jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) yang dipesan khusus dari pabriknya mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (10/4/2014). Pesawat ini akan dipergunakan untuk operasional presiden ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri.

Pesawat jenis 737-800 Boeing Business Jet 2 ini sampai ke Indonesia setelah melalui empat hari uji coba penerbangan. Pada 7 April 2014, pesawat diterbangkan dari Delaware, Amerika Serikat, menuju Wellington, Selandia Baru. Kemudian, penerbangan dilanjutkan dari Wellington menuju Sacramento, California, AS.

Selanjutnya pada 8 April 2014, pesawat diterbangkan lagi dari Sacramento ke Honolulu, Hawaii, AS. Pada 9 April 2014, pesawat kembali diterbangkan dari Honolulu ke Guam di barat Samudera Pasifik.

Selanjutnya pada 10 April 2014, barulah pesawat diterbangkan dari Guam pukul 03.30 waktu setempat menuju Halim Perdanakusuma, Jakarta. Perjalanan dari Guam ke Indonesia menghabiskan waktu 6 jam 30 menit.

Pro dan Kontra

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, ia mengklaim pembelian pesawat jenis Boeing Business Jet (BBJ)-2 itu negara bisa menghemat biaya operasional presiden serta lebih efektif dalam hal kegiatan negara yang dilakukan presiden.

“Dari sisi anggaran jauh lebih hemat, dari perhitungan selama pakai pesawat ini di tahun yang akan datang akan menghemat 114 miliar setiap tahun,” tambah dia di sela-sela pendaratan perdana pesawat kepresidenan di bandara Halim Perdana Kusuma.

Sudi Silalahi juga mengatakan bahwa kedatangan pesawat kepresidenan ini merupakan tonggak sejarah baru di Indonesia.

“Inilah kali pertama, setelah hampir 69 tahun merdeka, kita memiliki pesawat kepresidenan sendiri,” kata Sudi di Base Ops Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (10/4/2014).

Dalam menunaikan tugasnya di dalam dan luar negeri selama ini, presiden RI selalu menyewa pesawat komersial, imbuhnya lagi.

“Tentu saja penggunaan pesawat komersial, atau pesawat khusus kepresidenan yang kita sewa selama ini, tidak lah seefektif dan seefisien, bila dibanding dengan kita memiliki sendiri pesawat kepresidenan,” katanya.

Namun, di balik lancarnya penerbangan perdana pesawat BBJ2 itu, tentu saja terdapat pro kontra di dalamnya.

Lain halnya dengan pengamat penerbangan Alvin Lie, ia tidak sejalan dengan alasan pemerintah bahwa pembelian pesawat besutan Boeing ini, diklaim  lebih efisien mengurangi biaya saat Presiden melakukan kunjungan kerja ke dalam maupun ke luar negeri. Alvin menyebut alasan tersebut kurang tepat. Sebab Indonesia masih tergolong negara yang belum memerlukan keberadaan pesawat kepresidenan.

Dia kemudian membandingkan Indonesia dengan 2 negara maju lain yakni Jepang dan Singapura.

Presiden Jepang yang memiliki tingkat perekonomian lebih tinggi dari Indonesia tidak memiliki pesawat kepresidenan sendiri. Perdana Menteri (PM) negara ini memilih menggunakan Japan Airlines sebagai pesawat kepresidenan.

Demikian pula di  negara jiran Singappra. “PM di sana masih memakai pesawat komersial yakni Singapura Airlines,” jelas dia saat seperti dilansir dari laman Liputan6.com, Kamis (10/4/2014).

Padahal, lanjut dia, pimpinan di Singapura memang terbukti banyak melakukan kunjungan ke luar negeri yang membutuhkan pesawat besar.

“Indonesia dengan tingkat kemakmuran di bawah kedua negara tersebut, dinilai belum saatnya memiliki pesawat kepresidenan” papar Alvin lagi.

Politisi PAN ini juga menilai sebenarnya Indonesia masih belum memerlukan pesawat kepresidenan. Indonesia disebut justru lebih efisien bila menyewa pesawat seperti yang berlangsung selama ini.

Alvin mengemukakan beberaa alasan: Pertama, dengan tingkat efisiensi berbanding pemakaian pesawat tersebut terhadap kegiatan Presiden.

“Dari sisi keekonomian baru mencapai titik 200 jam sebulan. Sementara pemakaian kita di bawah itu, Jadi tidak ekonomis, lebih baik sewa,” jelas dia.

Selain itu, dengan pemakaian yang minim maka pemerintah juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk operasional maupun perawatan pesawat ini. Seperti biaya awak kabin, parkir pesawat dan perawatan lainnya.

Pada pesawat kepresiden ini setidaknya harus memiliki 5 set awak (1 set terdiri dari 1 pilot dan co-pilot). Adapula awak kabin lain seperti pramugari dan teknisi.

“Pesawat kepresidenan ini juga terlalu besar untuk keperluan presiden sehari-hari, terlalu mewah,” lanjut dia.

Kondisi berbeda bila Indonesia hanya menyewa pesawat. Pemerintah cukup merogoh kocek pada saat penyewaan, sehingga tak perlu pusing mengeluarkan biaya operasional, perawatan dan lainnya.

“Jadi jangan kebanggaan yang dicari dengan pesawat kepresiden ini, tapi lebih baik memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tandas dia.

Rate this article!
Tags:
author

Author: