Putusan Pengadilan Abritase Terkait Sengketa Laut China Selatan

lsc

DEN HAAG – Sengketa antara Filipina dan China ini merupakan jalur perdagangan air internasional yang diperkirakan bernilai 5 triliun dolar AS setiap tahunnya.Selain itu, perairan yang menjadi sengketa tersebut juga kaya ikan dan diperkirakan mengandung cadangan minyak dan gas alam serta hasil bumi lainnya.

Melului pengadilan abritase ini, Pemerintah Filipina meminta kejelasan ZEE Filipina sampai batas mana gugusan karang atau kepulauan di perairan tersebut.

Dilansir dari Kompas.com, , Selasa (12/7/2016) Pengadilan Arbitrase Internasional menyatakan, China telah melanggar hak kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusifnya dengan cara melakukan penangkapan ikan dan eksplorasi minyak, membangun pulau buatan dan tidak melarang para nelayan China bekerja di zona tersebut.
Atas pelanggaran ini, Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda memutuskan, China telah melanggar kedautalan Filipina di Laut China Selatan.

Sebelumnya, Filipina sebelumnya membawa masalah sengketa wilayah Laut China Selatan ke pengadilan internasional, bahwa Pemerintah Filipina menentang “sembilan garis batas” yang disebut oleh China. Dimana istilah tersebut pada intinya mengklaim semua kawasan Laut China Selatan sebagai wilayah China.

Pengadilan memutuskan, bahwa meski para pelaut dan nelayan China secara historis pernah menggunakan berbagai pulau di Laut China Selatan, namun tidak ada bukti kuat bahwa secara historis China pernah menguasi perairan tersebut atau sumber alamnya.

Selain itu, Hakim panel pengadilan arbitasi juga menambahkan, hak-hak historis yang dimiliki China secara otomatis hilang jika hal tersebut tak sesuai dengan penetapan kawasan zona ekonomi eksklusif yang disepakati dalam perjanjian PBB.

Tags:
author

Author: