Respon Kapolri Usai Fatwa MUI Dijadikan “Pedoman” Polresta Bekasi dan Kulon Progo

polisi

Jakarta – Beberapa waktu lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang cukup menjadi perbincangan media. Fatwa dimaksud ialah larangan menggunakan atribut Natal bagi umat Muslim.

Terkait fatwa ini, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan jika fatwa yang dikeluarkan MUI dimaksud bukan menjadi acuan kepolisian daerah untuk mengeluarkan peraturan.

“Fatwa MUI bukan rujukan hukum positif, (tapi) itu sifatnya koordinasi, bukan rujukan kemudian ditegakkan,” ujar Tito di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Senin (19/12).

Mantan Kepala BNPT itu mengatakan seharusnya aparat kepolisian setempat terlebih dahulu melakukan koordinasi sebelum mengeluarkan surat edaran itu.

“Jadi langkah-langkahnya koordinasi, bukan mengeluarkan surat edaran yang bisa menjadi produk hukum bagi semua pihak,” jelas Tito.

Sebagaimana diwartakan merdeka.com, beberapa waktu lalu Polresta Bekasi dan Kulon Progo di Provinsi DIY telah membuat edaran yang menindaklanjuti fatwa MUI tersebut. Kedua Polresta dimaksud pun ditegur Kapolri.

“Saya sudah tegur keras pada Polres Metro Bekasi Kota dan Polres Kulonprogo Yogyakarta, saya tegur keras mereka karena tidak boleh keluarkan surat edaran yang mereferensikan pada fatwa MUI,” ungkapnya.

Kapolri juga telah meminta komandan polisi dua daerah tersebut untuk mencabut surat edaran yang dikeluarkan.

“Saya suruh cabut (surat edarannya),” lanjutnya.

Tags:
author

Author: