Revisi Peraturan ini Dinilai Mudahkan Perusahaan Telekomunikasi Asing

telkom

 

Yogyakarta – Revisi PP Nomor 52 dan 53 Tahun 2000 dinilai banyak pihak sebagai langkah memuluskan penguasaan pihak asing terhadap bisnis telekomunikasi di Indonesia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais, bahkan menyebut revisi ini sebagai aturan yang semakin jauh mengarah ke liberalisasi.

“Google Loon, penurunan tarif interkoneksi, dan revisi kedua aturan ini, serta yang paling terakhir adalah revisi aturan agar tidak perlu punya data center di Indonesia. Ini bukan lagi liberalisasi, tapi sudah ultra liberalisasi,” sebutnya di Auditorium UGM, Yogyakarta.

Hanafi juga mengatakan jika revisi terhadap kedua aturan membuat keberpihakan terhadap perusahaan Nasional semakin jauh. Salah satu klausul dalam regulasi anyar ini mengharuskan perusahaan yang cakupannya sudah luas agar mau ditumpangi jaringannya oleh pesaing yang infrastrukturnya lebih sedikit. Persoalannya, perusahaan yang memiliki cakupan luas hingga ke wilayah pelosok sejauh ini adalah perusahaan BUMN dan pesaingnya adalah pihak asing.

“Telkomsel masih menjadi satu-satunya BUMN yang ‘merah-putih’. Yang lainnya sudah didominasi asing (kepemilikannya) dan kurang kompetitif (soal cakupan),” jelas Hanafi.

“Kalau dua revisi PP ini dibiarkan, saya khawatir dalam jangka menengah industri telekomunikasi tidak lagi di tangan kita. Bahayanya lagi, kita tidak lagi punya kendali atas data dan informasi, karena sudah dipegang oleh asing. Padahal kita punya kepentingan strategis di situ, tapi kita hanya akan bisa berhadapan tanpa kuasa,” tandasnya seperti dikutip dari detik.com.

Tags:
author

Author: