SIDANG AKIL: Diganjar Seumur Hidup, Akil Mencak-mencak

Akil Mochtar

Pewartaekbis — Persidangan kasus yang menjerat mantan orang nomor satu di Mahkamah Konstitusi (MK) terus bergulir. Akil Mochtar akhirnya menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/6/2014).

Mantan politisi Partai Golkar itu dijerat dengan hukuman berat karena dianggap menciderai hukum dan demokrasi di Indonesia.

Dalam seri persidangan kali ini, jaksa Pulung selaku penuntut umum sidang Tipikor terdakwa Akil Mochtar menyitir pernyataan Akil sendiri yang mengatakan perlunya hukuman berat dan hukuman fisik bagi pelaku korupsi.

“Terdakwa pernah menyampaikan mengenai perlunya kombinasi hukuman pemiskinan dan potong jari untuk pelaku korupsi,” katanya.

Jaksa Pulung juga menyatakan masyarakat dulunya menaruh harapan besar kepada Akil yang memimpin MK. Namun, kepercayaan tersebut malah dikhianati oleh perilaku terdakwa sehingga meruntuhkan kepercayaan masyarakat  pada Lembaga Tinggi Negara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

“Terdakwa melakukan pengkhianatan dengan melegalkan suap, gratifikasi dan pencucian uang.” ujar Jaksa Pulung lagi.

Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam seri persidangan kali ini, menuntut Akil dengan hukuman seumur hidup, denda 10 miliar, serta dicabut hak poltiknya untuk memilih dan dipilih.

“Terdakwa selain pemimpin lembaga negara, juga pernah menjadi praktisi dan tokoh antikorupsi,” ujar jaksa Pulung.

“Terdakwa meruntuhkan kepercayaan publik. Terdakwa sebagai ketua MK tidak menjaga amanah,” ujarnya.

Mendengar tuntutan yang dibacakan jaksa, Akil Mochtar tampak meluapkan emosinya . Dengan nada tinggi, Akil malah menantang persidangan dengan mengatakan agar jangan menjadikan persidangan tersebut seperti persidangan jalanan.

“Jangan seperti pengadilan jalanan. Menciderai demokrasi, ukurannya apa? Emang yang lain nggak menciderai demokrasi, yang lain nggak menciderai hukum,” ujar Akil.

Politisi Golkar ini juga menantang KPK membuktikan penerimaan uang yang selama ini didakwakan padanya. Akil meminta agar jaksa KPK bisa melihat fakta persidangan.

“Saya dituduh terima suap duitnya kan saya nggak terima, Lebak nggak terima, Gunung Mas nggak terima apa yang lain mana. Itu yang Palembang Rp32 miliar mana? Mereka nggak bisa buktikan, makanya berdasarkan fakta,” katanya.

Majelis hakim yang dipimpin oleh hakim Suwidya dalam pertimbangannya  melihat bahwa perbuatan Akil memang harus diganjar hukuman maksimal atau sangsi yang berat.

Adapun masaah tidak dikabulkannya tuntutan denda dan pencabutan hak poltik, hakim Suwidya mengatakan sudah tidak perlu lagi karena terdakwa sudah mendapatkan hukuman maksimal.

“Denda tidak relevan lagi karena terdakwa dituntut pidana maksimal sehingga pidana itu tidak dapat diganti lagi bila terdakwa tidak bisa membayar tuntutan denda itu,” ungkap Suwidya.

“Terdakwa dituntut dengan ancaman maksimal maka hal yang meringankan tidak dapat dipertimbangkan lagi,” imbuh Suwidya.

Akil Menuding KPK Telah Merekayasa Hukumannya

Dalam protes pada sidang tersebut, Akil menuding pimpinan KPK telah menyalahi aturan. Menurutnya, pimpinan KPK melakukan tindakan janggal dengan mengeluarkan pernyataan terkait tuntutan atas dirinya di luar persidangan.

“Karena ini di Kompas dengan jelas disebutkan, oleh unsur pimpinan KPK bahwa saya akan dituntut seumur hidup,” protesnya.

Akil berpendapat sikap pimpinan KPK itu telah melanggar ketentuan yang ada dengan menyatakan lebih dahulu hukuman atas dirinya di luar persidangan.  Karena itu, Akil meminta agar jaksa KPK tidak membuang waktu membacakan surat tuntutan.

“Itu mengabaikan sistem peradilan yang ada. Menurut saya basa-basi ini sudah tidak perlu lagi, cukup dibacakan amarnya, toh semua sudah diberi tahu,” ucap Akil dengn emosional.

Akil menegaskan perbuatan pimpinan KPK Abraham Samad (Ketua KPK) telah mengabaikan proses peradilan.

“Itu enggak boleh. Orang belum disidangkan di sini, mereka sudah nyatakan akan dituntut seumur hidup,” katanya.

Ketika di konfirmasi perihal itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan sejauh ini pihaknya belum tahu ancaman dari Akil terhadap masalah tersebut.

Namun, menurutnya, pendapat dan ancaman Akil tersebut tidak mendasar dan sesuai dengan fakta di lapangan.

” hanya mengatakan bahwa Pak Akil akan mengalami hukuman maksimal. Jadi menurut saya ini tidak melanggar etik,” kata Johan di Gedung KPK.

Dalam surat dakwaan KPK disebutkan bahwa Akil menerima uang sebesar Rp63,315 miliar sebagai hadiah terkait pengurusan sembilan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di MK. Sejumlah uang senilai Rp10 miliar dalam bentuk janji untuk satu sengketa pilkada, serta pencucian uang dengan menyamarkan harta sebesar Rp161 miliar pada 2010-2013 dan harta sebanyak Rp22,21 miliar dari kekayaan periode 1999-2010.

Akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Akil Mochtar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di MK dan tindak pidana pencucian uang.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M Akil Mochtar dengan pidana seumur hidup,” kata Hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Suwidya.

Atas putusan tersebut, Akil Mochtar langsung menyatakan Banding.

“Bahkan sampai ke Surga pun saya akan tetap banding!” ujarnya kepada wartawan Ketika akan meninggalkan sidang.

Tags:
author

Author: