Sikap Beberapa Negara Dunia pada Bitcoin

Beberapa waktu terakhir, Bitcoin menjadi pro kontra di beberapa negara dunia. Terlebih setelah dikabarkan bahwa salah satu CEO bursa Bitcoin ditemukan tewas karena terjatuh dari ketinggian sebuah apartemen di Singapura (26/2).

Production Of Bitcoins By Mike Caldwell of Casascius

Menurut situs newyorkers.com, Bitcoin bisa dianalogikan dengan tambang emas (atau mineral berharga lainnya). Mata uang yang bisa dikonversikan ke mata uang lain ini memulai debutnya dengan nilai satu bitcoin (1 BTC) setara kurang dari 1 dollar AS dan terus menunjukkan nilai yang fluktuatif laiknya sebuah mata uang konvensional.

Perbedaannya, bitcoin dirancang sebagai sistem yang anti otoritas. Berbeda dengan uang konvensional, tak ada satu lembaga yang bisa melakukan kebijakan yang berdampak pada nilai mata uang ini. Sedangkan mata uang konvensional selalu memiliki sebuah otoritas sentral.

Bitcoin bisa digunakan untuk berbagai hal, misalnya untuk pembelian barang pada toko (baik online maupun fisik) yang menerimanya.

Konon, pencetus Bitcoin adalah sosok bernama Satoshi Nakamoto. Disebut konon karena sosok ini diduga adalah nama samaran yang bisa jadi digunakan oleh sekelompok orang dengan identitas yang belum diketahui.

Bitcoin pun, terutama di masa-masa awalnya, jadi alternatif bagi mereka yang tidak suka memercayai pemerintah, bank pusat, atau institusi pihak ketiga untuk menjaga nilai dari mata uang dan menjamin transaksi pengguna.

Namun, negara-negara dan otoritas pajak ternyata juga bekerja memutar otak untuk merumuskan bagaimana volume transaksi Bitcoin ini. Ada pihak-pihak yang menganggap Bitcoin sebagai jalan untuk mencegah pajak atau mencuci uang.

Bitcoin di Berbagai Negara

Karena penggunaannya yang semakin mengglobal dan mulai memiliki bursa pedagangan tersendiri, tentunya mau tidak mau bitcoin akan berhadapan dengan otoritas suatu negara. Berikut pro kontra bitcoin di beberapa negara dunia, termasuk negara ekonomi adi daya dunia:

Malaysia, Bank sentral Malaysia memperingatkan masyarakat dalam memanfaatkan mata uang digital Bitcoin. Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Malaysia,  oleh karena itu Bank sentral Malaysia tidak mengatur operasi dari Bitcoin. Pemerintah negeri jiran menyaarankan kepada publik untuk berhati-hati dari risiko yang terkait dengan penggunaan mata uang digital tersebut. Demikian tulis bank sentral Malaysia dalam sebuah pernyataan.

Singapura, tidak jauh berbeda dengan negara satu kawasan yang tergabung di dalam ASEAN, otoritas Moneter Singapura sebelumnya juga mengingatkan warga negaranya untuk berhati-hati menggunakan bitcoin. Meskipun demikian, seperti ditulis dalam Guardian, bank sentral Singapura memutuskan tidak mengintervensi bisnis yang memilih menggunakan mata uang virtual Bitcoin sebagai alat pembayaran.

Singapura juga menetapkan pajak atas perdagangan Bitcoin dan menggunakannya untuk membayar jasa layanan, setelah menyatakan Bitcoin sebagai barang dan bukan mata uang.

Thailand, negara gajah putih ini cukup tegas menyatakan bahwa Bitcoin dilarang digunakan di Thailand. Dengan kata lain Bank Thailand memiliki larangan langsung terhadap transaksi menggunakan Bitcoin.

Indonesia, Mengutip undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, UU No. 23 Tahun 1999, dan Undang-Undang No.6 Tahun 2009, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Peter Jacobs menjelaskan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Walaupun demikian, transaksi dengan bitcoin sudah cukup jamak dilakukan oleh komunitas maya atau internet marketing Indonesia dengan risiko yang ditanggung sendiri tanpa perlindungan hukum.

Beralih ke negara dengan kekuatan ekonomi baru, China, Bank sentral China pada Desember 2013 mengatakan bahwa Bitcoin “tidak memiliki arti nyata” dan tidak memiliki perlindungan hukum. Peringatan pemerintah China diikuti dengan larangan proses transaksi menggunakan Bitcoin oleh pihak ketiga dan lembaga keuangan.

Pengumuman yang dilontarkan bank sentral China sempat membuat nilai Bitcoin anjlok. Namun, masyarakat China masih dibebaskan memanfaatkan Bitcoin dengan risiko yang ditanggung sendiri.

Jepang, pemerintah Jepang mengatakan Bitcoin bukan mata uang tapi beberapa jenis transaksi yang menggunakan unit pembayaran virtual itu harus dikenakan pajak. Jepang juga mengatakan bank tidak bisa menyediakan Klik Bitcoin sebagai produk kepada pelanggan. Pemerintah Jepang berusaha menentukan volume dan nilai total Bitcoin dalam sirkulasinya di seluruh dunia.

Beralih ke Eropa dan Amerika sebagai pasar terbesar Bitcoin, sejumlah platform online justru malah  sedang menguji pembayaran dengan mata uang Bitcoin, antara lain nama-nama besar seperti WordPress, Reddit, Namecheap, Mega, dan Zynga.

Uni Eropa menilai Bitcoin lebih mudah curi. Dari sisi investasi juga buruk karena nilai mata uang hanya dintentukan berdasarkan permintaan pasar serta memiliki tingkat fluktuasi tinggi.

Rusia, setali tiga uang dengan China menyatakan bahwa transaksi Bitcoin sebagai ilegal, bahkan AS juga telah diajak untuk melakukan hal serupa.

(HM)

Tags:
author

Author: