Smartphone Harga Di atas 5 Juta Akan Kena Pajak

pajak smartphone mewah

Jakarta — Bagi Anda yang berniat membeli Smartphone high end class, perlu menyimak berita ini. Karena rencananya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 20 persen terhadap ponsel di atas Rp 5 juta. Apa sebanya?

Lihat saja, tahun lalu impor ponsel mewah jumlahnya mencapai 8,25 juta unit. Terkait hal ini, kepala Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin Haris Munandar memperkirakan dengan adanya pengenaan PPnBM 20 persen bagi ponsel di atas Rp 5 juta memperkirakan akan membuat sekitar 50 persen masyarakat Indonesia beralih ke ponsel yang lebih murah. Artinya ada potensi pengurangan impor gadget di atas Rp 5 juta.

Dari data Kemenperin, impor produk ponsel, komputer genggam dan komputer tablet pada 2013 mencapai 55 juta unit. Sekitar 15 persen di antaranya masuk kategori barang mewah yaitu sebesar 8,25 juta unit. “Pemerintah pun akan diuntungkan karena ada pemasukan dari PPnBM,” tandas Haris

Apakah hanya smarphone mewah saja yang  pajaknya dinaikkan?

Wakil Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan total ada 502 jenis barang berdasar kode Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Namun, secara garis besar bisa dibagi dalam empat kelompok barang.

Pertama, produk elektronik dan handphone.

Kedua, kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh atau completely built-up (CBU). Sehingga, kendaraan bermotor yang diimpor secara terpisah komponennya atau completely knocked down (CKD), kendaraan hybrid atau listrik, serta kendaraan berpenumpang lebih dari 10 seperti bus.

Ketiga, produk tas, baju, alas kaki, perhiasan, termasuk parfum atau minyak wangi. Keempat, furnitur, perlengkapan rumah tangga dan mainan.

Sebagai gambaran, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), impor produk handphone maupun smartphone memang membanjiri Indonesia. Sepanjang Januari – Oktober 2013 saja, nilai impornya sudah menembus USD 2,34 miliar atau sekitar Rp 27,5 triliun.

Seperti dikutip dari JPNN, Menteri Keuangan Chatib Basri  menambahkan, selain untuk mengerem impor. Kebijakan menaikkan pajak impor ini juga dimaksudkan untuk mendorong daya saing industri dalam negeri untuk memproduksi barang-barang substitusi impor.

“Kalau pajak naik, produk impor kan jadi lebih mahal. Jadi, produsen dalam negeri bisa lebih kompetitif,” jelasnya.

Tags: