TAP MPRS no. XXXIII/1967 Tuduh Sukarno Terlibat Gestapu, Digugat di MK

tap mprs no XXXIII 1967

Pewartaekbis — Setelah menangani kasus gugatan hasil Pilpres 2014, Mahkamah Konstitusi kembali menerima gugatan. Kali ini gugatan yang dilayangkan terkait dengan pemulihan nama baik mantan presiden pertama Indonesia, Ir.Soekarno. Gugatan itu dilayangkan oleh Murnanda Utama, Ketua Yayasan Maharya Pati.

Murnanda meminta MK mambatalkan TAP MPRS no. XXXIII/1967 yang berisi tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno melalui peninjauan kembali pada TAP MPR no. I/2003.

Murnanda memberi alasan, TAP MPRS tersebut sedikit banyak menuduh Presiden Soekarno terlibat dalam G 30/S PKI yang hingga sekarang belum dapat dibuktikan secara hukum.

Pasal yang paling dipermasalahkan adalah pasal 6  TAP MPRS no. XXXIII/1967 mengenai persoalan hukum Seokarno, yaitu tentang pencabutan kekuasaan menurut ketentuan hukum dan menyerahkan pelaksanaannya kepada pejabat presiden.

Tuduhan tersebut, menurut klausul gugatan tersebut, dianggap bertentangan pula dengan rangkaian peraturan pemerintah yang menetapkan Soekarno sebagai pahlawan nasional dan pahlawan proklamator.

Kutipan dari permohonan peninjauan tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Yayasan Maharya Pati, Hari Mulyadi dalam konferensi pers pada Minggu (31/8/2014).

“Kita berharap MK memerintahkan Presiden RI memulihkan nama baik Soekarno sebagai Bapak Bangsa Indonesia dan membebaskan Soekarno dari persoalan hukum yang dituduhkan dalam TAP MPRS tersebut ,” katanya.

Hari menegaskan, penting artinya pernyataan dari Presiden RI sebagai langkah politik untuk memulihkan nama baik Presiden pertama RI tersebut. Dia juga mengatakan , pernyataan Presiden RI sekarang akan semakin menguatkan pengakhiran secara hukum dugaan keterlibatan Soekarno dalam G 30/S PKI.

MK sendiri dijadwalkan akan menggelar sidang pendahuluan atas gugatan Murnanda dan Deva pada 5 Septermber 2014 dengan agenda mendengarkan permohonan penggugat.

Seperti diketahui, gugatan seperti ini sebelulmnya pernah dilakukan oleh Rachmawati Soekarnoputri, Universitas Bung Karno dan Partai Pelopor pada 2012. Materi gugatannya sama, yaitu keberatan terhadap TAP MPR no. I/2003 terkait rehabilitasi nama Soekarno.

TAP MPR no. I/2003 adalah rangkaian keputusan MPR pasca reformasi mengenai status dan kedudukan puluhan TAP MPR/MPRS yang dikeluarkan selama masa pemerintahan Soeharto.

Namun, ketika itu, MK memberi amar putusan menolak mengadili permohonan hukum Rachmawati. Majelis hakim yang diketuai Akil Mochtar beralasan UUD 1945 tidak memberikan MK wewenang menguji TAP MPR.

Para penggugat waktu itu mempermasalahkan langkah MPR menetapkan status einmalig (telah diselesaikan) atas TAP MPRS no. XXXIII/1967. Status tersebut, menurut para pegugat, memberikan stigma negatif kepada Soekarno.

 

Tags: