Terkait Fatma MUI, ini Penjelasan Menag Lukman

Menteri Agama RI Baru Lukman Hakim, menggantikan Surya Dharma Ali

Jakarta – Untuk kali kesekian, fatwa Majelis Ulama Indonesia mendapat sorotan dari masyarakat luas. Fatwa dimaksud ialah haramnya seorang muslim mengenakan atribut nonmuslim. Fatwa dimaksud juga digunakan sebagian ormas Islam untuk melakukan sweeping.

Dijelaskan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, sweeping adalah sesuaituyang tidak semestinya.

“Tindakan sweeping bagi saya adalah tindakan yang semestinya tidak dilakukan. Karena kalau ada hal-hal yang bertolak belakang atau bahkan bertentangan dengan aturan peraturan UU kita, maka serahkan kepada aparat penegak hukum kita,” ungkapnya di Kantor Kemenag, Jakarta (19/12).

Masyarakat seharusnya melaporkan sesuatu yang dipandang salah kepada pihak berwajib. Dengan demikian, pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan akan lebih jelas.

“Jadi kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak mesti, kewajiban kita sebagai warga negara adalah melaporkan atas nama hukum agar ditindak. Haruslah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” imbuhnya.

Menag juga mengimbau agar masyarakat saling menghormati adanya perbedaan, tak terkecuali dalam perayaan hari besar keagamaan.

“Bagi mereka yang rayakan Natal kita hargai dan hormati karena itulah keyakinan agamanya. Sebagaimana mereka yang berbeda agama dengan umat Islam, menghargai ketika Islam rayakan hari besar. Jadi harus ada dibangun rasa toleransi, bagaimana bisa saling hargai,” katanya kemudian seperti diwartakan detik.com.

Dijelaskan oleh Lukman Hakim, Indonesia dibangun di atas keberagaman.

“Bagaimanapun juga bangsa Indonesia terdiri dari penganut agama yang beragam. Termasuk adalah penganut agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, tentu harapan saya adalah bisa menghargai bisa menghormati sesama saudara kita sebangsa,” tandasnya.

Tags:
author

Author: