Ternyata ini Rekomendasi MUI Terkait Penggunaan Atribut Non-Muslim

MUI

Jakarta – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menjadi perbincangan publik. Fatwa dimaksud ialah keharaman umat Islam mengenakan atribut non-Islam, termasuk atribut Natal.

Dijelaskan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin, dalam fatwa anyar ini memerinci atribut-atribut keagamaan yang diharamkan bagi muslim. Atribut dimaksud khususnya atribut yang ada kaitannya dengan ritual ibadah ataupun tradisi agama selain Islam.

“Menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram,” tulis MUI dalam fatwanyasebagaimana dilansir dari JPNN.

Dalam fatwa dimaksud MUI juga mengeluarkan imbauan agar umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup dan memelihara harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.

Berikut ini rekomendasi lengkap MUI:

  1. Umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.
  2. Umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.
  3. Umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan/atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim.
  4. Pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan  tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim.
  5. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syariat agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama.
  6. Pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan  (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim  untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam
Tags:
author

Author: