Terpidana Mati ini Ajukan “Surat Keberatan” Dihukum Mati

hukum

Jakarta~ Seiring dengan maraknya pemberitaan mengenai pelaksanaan ekskusi mati jilid tiga bagi gembong narkoba, sore tadi pengacara Farhat Abbas mendatangi Gedung Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Jakarta.

Kepada media, Farhat mengaku datang sebagai kuasa hukum warga negara Senegal, Seck Osmane. Kliennya tersebut memintanya untuk menyampaikan surat keberatan terkait rencana ekskusi mati.

“Saya bertugas untuk mengirim surat keberatan pada Jaksa Agung atas eksekusi. Kami minta hak-hak narapidana agar lebih diperhatikan,” sebut Farat (26/7).

Berdasarkan keterangan Farhat, dasar keberatan pihaknya iala Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi dalam Pasal 7 ayat 2. Farhat menilai, pengajuan grasi tidak dibatasi dan tidak ada kedaluwarsa seperti yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagaimana diketahui, putusan bernomor NO 107/PUU-XII/2015 menerangkan jika MK memutuskan bahwa permohonan grasi merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya. Ole karenanya, tim kuasa hukum Osmane meminta Jaksa Agung memberi kesempatan kliennya untuk mengajukan grasi.

“Kita minta pada Presiden melalui Jaksa Agung agar memberi kesempatan kepada Osmane daftarkan grasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok. Dan apabila kejaksaan masih melaksanakan secara paksa (eksekusi mati) tanpa melihat pertimbangan hal lain kami menganggap ini melanggar HAM dan merupakan kesalahan kekuasaan,” katanya mantap.

Sebagaiama diwartakan Liputan6.com, Seck Osmane sudah divonis mati oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Juli 2004. Ia dibekuk saat penggrebekan di Apartemen Eksekutif Panorama nomor 806, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saat itu, Osmane didapati memiliki 2,4 kg narkoba

Tags:
author

Author: