Tim Satgas Pemberantasan Illegal Fishing Akan Mengaudit Ribuan Kapal

kapal

Jakarta- Menteri KKP Susi Pudjiastuti akan bertindak tegas terhadap perusahaan yang mengoperasikan eks kapal ikan asing yang memperoleh SIUP/SIPI dan SIKPI, namun tidak memiliki NPWP atau NPWP nya tidak tercatat atau tidak teridentifikasi.

Sementara itu, sekitar bulan April mendatang Tim Satgas Pemberantasan Illegal Fishing akan mengaudit ribuan kapal yang beroperasi di Indonesia. Totalnya ada ± 1132 kapal dengan rincian yang beroperasi di wilayah timur 865 dan wilayah barat 267. Dimana semua kapal tersebut dimiliki oleh ± 189 perusahaan.

Ketua Satgas Mas Achmad Santosa mengatakan, dalam audit tersebut keabsahan izin operasional semua kapal, termasuk perusahaan yang menaunginya akan dicek. Namun, assessment ini tidak hanya didasarkan pada review dokumen-dokumen perizinan dan pemantauan dan pengawasan, melainkan berdasarkan verifikasi lapangan (field spot checks).

Dimana pada saat akhir moratorium, Menteri Susi akan memberikan keputusan dan mengeluarkan kebijakan yang didasarkan pada evaluasi dan analisis yang obyektif dan menyeluruh dari Tim ini. Sementara tim yang akan melakukan audit terdiri dari tim gabungan dari berbagai institusi. Seperti, Ditjen Hubungan Laut Kemenhub, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, PPATK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Rekomendasi dari assessment ini akan dibagi kedalam 2 tingkatan: (1) rekomendasi pada tingkatan individu perusahaan, dan (2) rekomendasi di level kebijakan. Di level kebijakan ini sangat terbuka kemungkinan akan dikembangkan kebijakan terkait penertiban pelabuhan-pelabuhan khusus (pelsus) perikanan swasta yang junlahnya ratusan tersebar di wilayah barat dan timur.

Ahmad Santosa menerangkan, hingga saat ini pelsus/tersus luput dari pengawasan regulator, dan pola pemberdayaan masyarakat nelayan. Dimana hal tersebut kaitannya dengan keberadaan perusahaan-perusahaan besar penangkapan/pengusahaan ikan.

Tags:
author

Author: