Untuk Permudah Pengawasan, Bantuan Sosial Masyarakat Akan Dicairkan Lewat Perbankan

jem

Jakarta – Sebagaimana diberitakan, pada rapat yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 7 menteri di bidang tersebut memaparkan terkait 3 kartu ‘sakti’ yang akan diluncurkan pada 3 November mendatang. Dimana ketiga kartu tersebut mencapai anggaran sebesar Rp 6,4 triliun dari dana Bansos.

Presiden Jokowi sudah membagikan 500 Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pengungsi letusan Gunung Sinabung. Kartu ini baru bisa digunakan pekan depan. Kartu-kartu ini disiapkan untuk menjadi jaring pengaman bagi rakyat kecil yang akan terkena dampakna saat subsisi bahan bakar minyak (BBM) dialihkan ke sektor lain.

Terkait hal ini, pemerintah meminta Bank Mandiri melaksanakan pilot project-nya dan penunjukan tersebut dinilai berdasarkan pada kesiapan infrastruktur yang dimiliki Bank Mandiri.

Selanjutnya, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menyatakan siap melayani penggunaan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera yang tengah dikerjakan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas menyatakan, bahwa pihaknya sudah siap dalam hal infrastruktur dan teknologi untuk mengakomodasi keperluan pemerintah tersebut.

Terkait bantuan sosial untuk masyarakat tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin bantuan sosial ini dicairkan lewat sistem perbankan. Untuk merealisasikan program kerja ini, Jokowi membutuhkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas.

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk mewujudkan bantuan sosial ke masyarakat butuh support dan kerjasama dari OJK. Adapun peran support OJK dibutuhkan pemerintah untuk bantuan sosial yang berbentuk asuransi.

Bambang juga menyampaikan, pemerintah ingin semuanya lewat sistem perbankan dan seminimum mungkin mengeluarkan transaksi tunai. Selain itu, melalui lewat sistem perbankan lebih memudahkan pemerintah dalam hal pengawasan transaksi.

Tags:
author

Author: