Wah! Ada Aturan Plastik Berbayar

sampah

Jakarta– Melalui surat edaran (SE) yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Nomor: S.71/MENLHK–II/ 2015 pada 21 Februari 2015, untuk mengurangi limbah plastik pemerintah akan menerapkan plastik berbayar.

Dilansir dari Viva.co.id, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta pemerintah daerah (pemda) provinsi maupun kabupaten/kota termasuk produsen serta pelaku usaha melakukan langkah stimulan dalam pengurangan dan penanganan sampah plastik.

Selain itu, merujuk pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah melalui Surat Edaran tersebut pemerintah juga meminta pemkab/pemkot melakukan pembinaan dan memfasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan.

Sedangkan terhadap pengusaha atau produsen, pemerintah meminta agar mengurangi sampah plastik serta dapat mendaur ulang sampah tersebut.

Terkait hal ini Kepala Biro Humas KLHK, Novrizal Tahar menjelaskan, masalah sampah di Indonesia saat ini merupakan salah satu persoalan yang serius. Produksi sampah plastik di Indonesia adalah penghasil sampah domestik kedua dengan limbah sampah plastik sebanyak 5,4 juta ton per tahun tahunnya. Jumlah tersebut hanya 14 persen dari jumlah total sampah yang diproduksi tiap tahunnya.

Oleh karena itua, berawal dari penerapan plastik berbayar ini diharapkan menjadi langkah awal untuk merubah perilaku masyarakat untuk mengurangi sampah, salah satunya sampah plastik.

“Berbagai pendekatan sudah dilakukan pemerintah untuk mengurangi sampah. Dari mulai penerapan bank sampah, hingga mencoba menerapkan kantong plastik berbayar”, ungkap Novrizal.

Jadi pada intinya, kata Novrizal adalah bagaimana mengubah perilaku masyarakat untuk tidak banyak menggunakan sampah plastik. Dengan diterapkannya plastik berbayar ini diharapkan, kedepannya masyarakat bisa mengurangi penggunaan sampah plastik.

Rate this article!
Tags:
author

Author: